160 Guru Sekolah Rakyat Mundur, Legislator Ingatkan Pentingnya Sarana Penunjang

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti pengunduran diri massal 160 guru dari program Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahwa pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pendidikan tersebut.

“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” kata Irine dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/6).

Seperti diketahui, sebanyak 160 guru yang semula akan mengajar di Sekolah Rakyat ramai-ramai mengundurkan diri. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap alasan para guru mengundurkan diri lantaran merasa penempatannya di Sekolah Rakyat jauh dari tempat tinggalnya.

Baca juga : Pemkot Malang Buka Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat

Adapun sistem perekrutan guru untuk sekolah rakyat ini telah diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Saat ini, total ada 100 Sekolah Rakyat yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, dengan lebih dari 9.700 siswa di semua jenjang. 

Irine menilai gelombang pengunduran diri itu mempertegas kekhawatiran lama Komisi V terkait lemahnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan Sekolah Rakyat.

"Mundurnya ratusan guru secara bersamaan perlu menjadi evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta koordinasi lintas sektor pada proyek Sekolah Rakyat, utamanya pemenuhan infrastuktur," jelasnya.

Baca juga : Pengamat: Penyediaan Guru Sekolah Rakyat Perlu Dipertanyakan

Ia juga menyoroti kondisi Sekolah Rakyat yang dibangun di daerah pemilihannya, Maluku Utara, yang menurutnya belum sepenuhnya dilengkapi sarana dasar.

“Pemerintah melalui kementerian terkait tidak boleh membiarkan kampung di sekitar sekolah rakyat dibiarkan tertinggal,” tegas Irine.

Lebih lanjut, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur, transportasi, dan pekerjaan umum (PU) itu mempertanyakan apakah infrastuktur seperti sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga sanitasi diperhatikan di sekolah rakyat yang berada di daerah seperti di Maluku Utara. 

Sebab, kata Irine, infrastruktur di Maluku Utara sebagai salah satu wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih perlu perhatian dari Pemerintah.

"Dikatakan ada 100 Sekolah Rakyat, dua di antaranya ada di Maluku Utara. Pertanyaan saya adalah, SPAM-nya ada nggak? Sanitasi nya di mana? Dan jangan sekali-sekali memprioritaskan program prioritas pemerintah pusat dari Pak Prabowo, dibangun, dilakukan, tetapi meninggalkan masyarakat sekitar," paparnya.

"Sekolah Rakyatnya jadi, ada SPAM-nya, sanitasinya bagus, tapi kampung yang di situ dilupakan. Ini seringkali terjadi. Kita tidak ingin seperti itu,” tambah Irine.

Di sisi lain, Irine mendesak Kementerian Sosial untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian PU, PLN dan pemerintah daerah agar setiap lokasi Sekolah Rakyat memiliki infrastruktur dasar yang memadai sejak awal perencanaan. Termasuk ketersediaan sarana prasarana bagi tenaga pengajar, khususnya yang rumahnya jauh dari lokasi tempatnya mengajar.

“Baik dari sisi akomodasi, transportasi, atau mungkin ketersediaan mess untuk tenaga pengajar yang tempat tinggalnya jauh. Karena banyak yang mundur akibat masalah jarak rumah dan tempatnya mengajar berjauhan,” ungkap Irine.

“Pemerintah harus memperhatikan hal ini. Kemensos harus duduk bersama dengan Kementerian PU dan instansi terkait lain untuk memastikan sarana penunjang untuk Sekolah Rakyat dapat terpenuhi,” sambung Wakil Ketua BKSAP DPR RI tersebut.

Irine mengatakan, tujuan Sekolah Rakyat baik karena untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat juga diharapkan memfasilitasi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. 

“Tapi harus ada kajian dan koordinasi yang maksimal, agar program kerakyatan tak hanya melahirkan solusi sementara. Harus ada keberkelanjutan untuk program mulia seperti Sekolah Rakyat ini,” terang Irine.

“Kalau dari awal fondasinya lemah, ya jangan heran kalau gurunya mundur, anak-anaknya tak bertahan, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Sekolah Rakyat itu ide yang baik, tapi pelaksanaannya harus serius, sistematis, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya. (P-4)