Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng pada tahun 2024 dibentuk 64 Pos Lapangan yang ditempatkan pada area rawan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan pada tahun 2025 ini, ditambah menjadi 75 Pos Lapangan.
“Tujuannya agar jangkauan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal,”kata Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kalteng, Ahmad Toyib , Rabu (30/4).
Selain itu kata Toyib, kembali membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Gunung Mas.
“Personel Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla berasal dari masyarakat setempat yang terkumpul dalam organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA), Babinsa dan Bhabinkamtibmas,”tuturnya.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
“Hal ini menandakan bahwa Gubernur Kalteng memberikan perhatian serius terhadap pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, dalam rangka mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap di Tahun 2025”, ujarnya .
Toyib menyebut, pelatihan dilaksanakan secara bertahap di 28 lokasi pada 14 kabupaten kota, melibatkan 75 Regu MPA dengan jumlah personel sekitar 1.125 orang.
“Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten keempat yang telah dibentuk dan diberi pelatihan, karena sebelumnya telah dilaksanakan di tiga kabupaten kota yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas”, tambahnya. (H-1)
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved