Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MODEL pengelolaan sampah berbasis bisnis yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) Banyumas, Jawa Tengah, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pendekatan yang dilaksanakan Pemkab Banyumas sebagai terobosan berani yang belum banyak dilakukan daerah lain.
"Langkah Banyumas luar biasa. Mereka tidak hanya menyelesaikan sampah, tapi juga membangun ekosistem bisnis di dalamnya. Ini patut didukung penuh," ujar Hanif saat meninjau langsung TPA-BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Sabtu (18/4).
TPA-BLE melibatkan sekitar 50 kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam proses pengelolaan sampah. Di bawah kepemimpinan Bupati Banyumas, konsep penanganan limbah rumah tangga diubah menjadi peluang ekonomi, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam skema komersialisasi sampah.
“Banyak kepala daerah masih enggan mengambil langkah ini. Tapi Banyumas berani mendesain pengelolaan sampah dengan pendekatan bisnis. Ini sebuah lompatan besar,” ungkap Menteri Hanif.
Saat ini, sekitar 400 dari 500 ton sampah harian di Banyumas telah tertangani melalui sistem di TPA-BLE. Angka ini setara dengan 80% penyelesaian, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 39%. Pemerintah pusat menargetkan angka itu melonjak menjadi 50% pada 2025 dan 100% pada 2029, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Hanif menegaskan, pencapaian Banyumas menunjukkan sampah bukan lagi beban, melainkan aset ekonomi yang bisa dikelola secara produktif. Ia bahkan berencana mereplikasi model serupa di daerah lain.
“Gap antara capaian nasional dan target 2025 masih besar. Kami akan melakukan pengawasan ketat agar daerah lain bisa menyusul langkah Banyumas,” tuturnya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan, pendekatan ekonomi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah tidak hanya efektif dari sisi teknis, tetapi juga efisien secara anggaran. Ia menyebut biaya pengelolaan sampah yang sebelumnya menelan Rp30 miliar dari APBD, kini menyusut drastis menjadi Rp5 miliar.
“Ke depan saya targetkan bisa nol rupiah dari APBD. Bahkan saya ingin sampah bisa menyumbang pendapatan daerah. Saat ini kami sudah menjajaki kerja sama dengan investor pengolah bijih plastik,” ujar Sadewo.
Rencana itu mendapat sambutan positif dari sejumlah investor, seiring dengan potensi nilai tambah yang dihasilkan dari daur ulang dan pengolahan sampah. Pemerintah pusat pun siap mendukung, baik melalui bantuan peralatan dari Kementerian LH maupun pendanaan dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa pinjaman lunak berbunga rendah bagi KSM. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan membantu pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang. (M-2)
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga dan Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatan sejumlah bencana pada Minggu malam (3/8).
Kolaborasi lintas institusi ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku pascaperkara melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, serta fasilitasi penempatan kerja.
Ayah dan anak balitanya ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur tua di Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Potensi cuaca ekstrem di 13 daerah di Jawa Tengah berlangsung hingga Selasa (8/7) yakni Banyumas hingga Salatiga,
peserta BPJS Kesehatan yang terdampak penonaktifan masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya dan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan lewat dinsos.
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
“Percepatan target ini tentu menuntut pembiayaan yang tidak sedikit. Kita perlu merancang skema yang tidak hanya ambisius, tapi juga tepat sasaran,”
Dengan teknik RDF ini maka bisa mengatasi masalah sampah dari hulu. Pada prinsipnya, pemilahan sampah jadi kunci,"
Kementerian Lingkungan Hidup mengeklaim hotspot di Provinsi Riau, berdasarkan data dari sistem Sipongi (semua satelit), periode 26 Juli 2025 tidak ada dalam kategori tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved