Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BUPATI Temanggung Agus Setyawan mengalihkan penggunaan anggaran mobil dinas senilai Rp 1,4 miliar yang ditolaknya untuk kepentingan mengembangkan pertanian screen house.
"Dari anggaran sebesar Rp1,4 miliar tersebut bisa digunakan untuk membangun enam screen house, meski saat ini masih dalam tahap penjajakan," kata Bupati kepada wartawan di Temanggung, Minggu (23/3)
Kendati perihal pertanian screen house itu masih dalam penjajakan, namun Agus mengaku optimistis dengan proyek pengembangan pertanian itu. Jika nantinya berhasil, pertanian itu akan dimasifkan selama ia menjabat sebagai Bupati Temnaggung.
"Optimistis dengan screen house, di Bansari berhasil, maka saya akan mengembangkan itu di awal ini, Insya Allah ada enam, sebagai pengganti kendaraan dinas yang saya tolak. Kita bagi di enam kecamatan sebagai uji coba awal, kalau berhasil di 2026 akan saya masifkan sampai lima tahun saya menjabat," katanya. (TS/E4)
BEREDAR video di media sosial sebuah mobil berpelat nomor dinas yang masuk ke jalur TransJakarta. Saat melintas di jalur Transjakarta, ada dua polisi lalu lintas yang melihat pelanggaran itu.
Menurut Bima, Dedi sudah memberikan teguran kepada Supian soal izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik itu. Kemendagri memberikan apresiasi.
Cara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan membuat negara mengalami kerugian.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus disiplin kerja usai liburan Idulfitri 1446 Hijriah.
SEKRETARIS Daerah Pemda DIY Beny Suharsono menegaskan, mobil dinas tidak boleh digunakan untuk perjalanan mudik Lebaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved