Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
WALI Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi mendalam terhadap pola penggunaan anggaran daerah. Hal itu disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi itu, usai serah terima jabatan di DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (3/3).
Itu tentu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Appi menekankan pentingnya membuang anggaran yang dianggap sebagai pemborosan dan merelokasinya ke program-program strategis yang lebih mendesak.
"Kita akan memaksimalkan penggunaan kantor untuk pertemuan-pertemuan, sehingga biaya perjalanan dan pertemuan di luar kantor dapat diminimalisir," ujar appi, yang menyebut Tim transisi yang dibentuknya, sedang menghitung potensi efisiensi anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pembangunan.
"Kami akan turun bersama seluruh stakeholder untuk mengontrol proses dan menindak tegas hal-hal yang tidak sesuai dengan edaran yang ada," tegaa Appi.
Itu juga lanjut Appi sebagai komitmen pemerintah kota untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dan program-program strategis untuk kemajuan kota.
Sementara itu, Mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny" Pomanto, pada kesempatan yang sama menyatakan harapan yang positif mengenai kepemimpinan baru di Kota Makassar yang diemban Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Danny berharap, pemimpin baru tersebut dapat bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat. "Ini sebuah awal yang baik sekali, luar biasa. Saya kira ini sebuah perjalanan panjang yang ditentukan oleh langkah kecil di depan," serunya. (H-1)
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DK Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved