Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi mendalam terhadap pola penggunaan anggaran daerah. Hal itu disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi itu, usai serah terima jabatan di DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (3/3).
Itu tentu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Appi menekankan pentingnya membuang anggaran yang dianggap sebagai pemborosan dan merelokasinya ke program-program strategis yang lebih mendesak.
"Kita akan memaksimalkan penggunaan kantor untuk pertemuan-pertemuan, sehingga biaya perjalanan dan pertemuan di luar kantor dapat diminimalisir," ujar appi, yang menyebut Tim transisi yang dibentuknya, sedang menghitung potensi efisiensi anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp300 miliar.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pembangunan.
"Kami akan turun bersama seluruh stakeholder untuk mengontrol proses dan menindak tegas hal-hal yang tidak sesuai dengan edaran yang ada," tegaa Appi.
Itu juga lanjut Appi sebagai komitmen pemerintah kota untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dan program-program strategis untuk kemajuan kota.
Sementara itu, Mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny" Pomanto, pada kesempatan yang sama menyatakan harapan yang positif mengenai kepemimpinan baru di Kota Makassar yang diemban Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Danny berharap, pemimpin baru tersebut dapat bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat. "Ini sebuah awal yang baik sekali, luar biasa. Saya kira ini sebuah perjalanan panjang yang ditentukan oleh langkah kecil di depan," serunya. (H-1)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved