Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
BARU akan memulai bekerja sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2030, Mimik Idayana sudah dicatut untuk penipuan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Si penipu yang mengaku orang dekat wakil bupati itu, kemudian dilaporkan ke polisi.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana baru saja dilantik, bersama Bupati Sidoarjo Subandi di Jakarta, pada Kamis kemarin (20 Februari). Namun baru akan bekerja sebagai wakil bupati, nama Mimik Idayana sudah dicatut orang untuk melakukan penipuan, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
"Saya sangat menyesali dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan nama saya, saya juga prihatin bagi korban. Untuk masyarakat Sidoarjo jangan mudah percaya dan harus hati-hati," ujarnya, Jumat, (21/2).
Pelaku pria berinisial RB, 43 tahun, warga Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, mengaku orang dekat wakil bupati. Pelaku berhasil menipu sejumlah warga, untuk masuk sebagai PPPK dengan membayar sejumlah uang ke pelaku.
Uang yang diberikan nilainya bervariasi, mulai sejuta hingga tujuh juta rupiah per orangnya. Dari hasil penipuan tersebut, pelaku mendapatkan uang puluhan juta rupiah.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana pun angkat bicara, dan mewanti-wanti warga agar hati-hati dan tidak mudah tertipu tawaran menggiurkan. Mimik Idayana menegaskan tidak ada titip-titipan atau jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (H-3)
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved