Peringati HPSN, Kalsel Gelar Aksi Desa Bebas Sampah

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi desa bebas sampah pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 yang dipusatkan di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar. Kalsel dinyatakan dalam kondisi darurat sampah, karena sebagian besar TPAS sudah tidak dapat mengelola sampah sesuai standar metode Sanitary Landfill atau Controlled Landfill.

Aksi desa bebas sampah digelar serentak di 25 desa dan kelurahan se-Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Tabalong berupa aksi bersih Sungai Mangkusip, Desa Padangin Kecamatan Tanta dan Kota Banjarmasin di Kelurahan Alalak, Banjarmasin Utara.

“Pada peringatan HPSN 2025 kita berupaya melakukan pengurangan sampah dari sumber. Pemprov Kalsel akan membagikan 100 buah sarana penampungan sampah organik untuk warga Desa Indrasari dan diharapkan warga dapat memilah sampah di rumah masing-masing dan menampung sampah organik pada wadah yang telah dibagikan untuk diangkut oleh petugas," kata Plt Kepala Dinas LH Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra di sela-sela kegiatan peringatan HPSN di Desa Indrasari, Sabtu (15/2).

Baca juga : Debat Pamungkas Pilkada Banjar, Kang Ipul Ungguli Petahana

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan edukasi pembuatan sampah organik dan edukasi pemilahan sampah kepada warga desa. Pun diajari pengoperasian mesin Gibrik atau mesin pencacah sampah berkapasitas 2 ton/jam untuk mendukung operasional TPS3R KSM Kayuh Baimbai Kabupaten Banjar.

Di sisi lain, Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Akbar Rahman menyoroti kondisi darurat sampah di Kota Banjarmasin pascapenutupan TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak awal Februari 2025. "Penutupan TPAS Basirih memunculkan tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah kota, yang tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga membahayakan kesehatan publik dan lingkungan. Beberapa langkah konkret harus segera dilakukan Pemko Banjarmasin untuk mengatasi masalah ini," ungkap Akbar.

Dalam situasi darurat ini beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain optimalisasi penanganan sampah di sumbernya, pemisahan tempat sampah berdasarkan jenisnya di TPS agar mudah dalam pengelolaan.

Baca juga : Yogyakarta Terus Berupaya Atasi Persoalan Sampah

"Mengoptimalkan kerja sama dengan seluruh sektor, mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Penguatan regulasi dan insentif bagi warga atau pihak yang melakukan penanganan sampah serta koordinasi antarpemerintah, daerah dan nasional dalam upaya menangani kondisi darurat sampah," tuturnya.

Senada, Direktur Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin Faturahman mengatakan untuk menyikapi kondisi darurat sampah, maka penanganan di lapangan harus melibatkan semua pihak. "Tidak ada kata lain kecuali memaksa masyarakat untuk mulai mengolah sampah lewat pemilahan. Kita juga telah meluncurkan aplikasi yang memudahkan pengolahan sampah bagi masyarakat bernama bcash," ungkap Faturahman.

Tercatat volume sampah Kota Banjarmasin perhari mencapai 650-700 ton. Sementara daya tampung atau kuota pengiriman sampah ke TPA Regional milik Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru hanya 100 ton per hari. Demikian juga reduksi sampah melalui pemilahan oleh masyarakat, Bank Sampah serta TPST sekitar 40 ton. Sementara dari 300 bank sampah tersebar di Kota Banjarmasin hanya sekitar 100 bank sampah yang masih aktif beroperasi. Pascapenutupan TPAS Basirih, Pemko Banjarmasin mulai kewalahan dalam menangani sampah yang terus menumpuk di wilayah tersebut.(M-2)