Aksi Desa Bebas Sampah: Kolaborasi untuk Indonesia Bersih

Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 yang mengusung tema Kolaborasi untuk Indonesia Bersih, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan program Aksi Desa Bebas Sampah. 

Kegiatan ini berlangsung di Desa Malaka, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, serta serempak di tujuh desa lainnya yang tersebar di berbagai provinsi, yaitu Desa Panampuang Ujuang di Sumatera Barat, Desa Wahyu di Sulawesi Tengah, Desa Yahim di Papua, Desa Darmasaba di Bali, Desa Golo Mori di Nusa Tenggara Timur, Desa Kramat Watu di Banten, dan Desa Indrasari di Kalimantan Selatan.  

Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, asosiasi, bank sampah, komunitas lokal, serta masyarakat setempat. 

Baca juga : Peringati HPSN, Kalsel Gelar Aksi Desa Bebas Sampah

Tujuannya adalah menjadikan desa sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebagai wilayah yang banyak menghasilkan limbah organik dari rumah tangga, pertanian, dan peternakan, desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif.  

Sekretaris KLH/Sestama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menekankan bahwa desa memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. “Kalau desanya bersih, pasti rumah-rumahnya juga bersih. Jika program ini diterapkan di seluruh Indonesia, kita bisa mewujudkan negeri yang bebas sampah dan lebih sehat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/2). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, menyoroti pentingnya dukungan dana desa untuk keberhasilan program ini. 

Baca juga : Hari Peduli Sampah Nasional 2025 Dorong Pengelolaan Sampah Terintegrasi

“Kami ingin desa-desa tidak hanya berkembang dari segi infrastruktur, tetapi juga dari sisi lingkungan dan keberlanjutan. Desa yang bersih akan meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. 

Ia juga menambahkan bahwa dana desa yang telah dialokasikan sebesar Rp600 triliun sejak 2005 hingga 2025, dengan Rp71 triliun per tahun untuk 75.265 desa, akan menjadi bagian penting dalam mendukung inisiatif ini.  

Untuk memastikan program ini berjalan secara efektif, berbagai langkah konkret telah diterapkan di desa-desa peserta. Salah satunya adalah pengukuhan Kader Sadar Sampah yang berperan dalam edukasi dan pengelolaan sampah. 

Selain itu, warga didorong untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat, sementara sistem daur ulang diterapkan agar sampah memiliki nilai ekonomi. Pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk mengolah sampah plastik dan bahan lain menjadi produk bernilai jual. (E-3)