Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
GUNA menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melalui Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mempersiapkan berbagai inovasi dan sinergi lintas sektor. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menegaskan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, akan menjadi penerima manfaat program MBG.
“Kami ingin memastikan seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Tengah mendapatkan manfaat dari program ini. Untuk mendukung pelaksanaannya, kami sudah menyiapkan aplikasi Pena Berkah." ujar Reza Prabowo, Rabu (29/1).
Aplikasi ini memungkinkan semua pihak mengakses data sekolah yang sudah terintegrasi by name by location, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Aplikasi Pena Berkah juga menampilkan data proyeksi jumlah siswa di setiap sekolah yang diperbarui secara dinamis. Selain itu, lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut, sehingga masyarakat bisa melihat distribusi rasio penerima manfaat program MBG.(M-2)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved