Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Bengkulu belum dapat menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah karena hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Alhasil, siswa sekolah dasar dan menengah di provinsi itu tak dapat ikut merasakan program pemerintah itu meski secara resmi telah diluncurkan pada Senin (6/1).
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu Gloria Erysa Meilinda Situmorang di Bengkulu mengatakan, dalam koordinasi terakhir dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait, Kota Bengkulu belum termasuk dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diluncurkan Senin (6/1).
"Hingga saat ini untuk Kota Bengkulu belum dapat dilaksanakan MBG karena masih dalam tahap koordinasi," katanya.
Ia menambahkan, sebelum program itu dilaksanakan secara serentak di provinsi itu, SPPG akan terlebih dulu menguji program tersebut di beberapa sekolah.
Senada dengannya, Wakil Bupati Seluma, Bengkulu, Gustianto mengatakan, Pemkab Seluma hingga kini belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai program itu, bahkan pembahasan maupun uji coba program MBG juga belum dilakukan.
"Belum, belum ada informasi untuk program makan bergizi gratis di Kabupaten Seluma, kemungkinan masih akan dibahas," imbuhnya
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko Gianto menjelaskan, pihaknya belum membahas persiapan program MBG tersebut.
"Belum ada pembahasan sehingga masih menunggu informasi dan rencana pelaksanaannya," ungkapnya. (MY/E-2)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan menargetkan sedikitnya 40 ribu sambungan baru air minum sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ke masyarakat pada 2026.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mendesak perusahaan tambang segera melakukan penghijauan atau reklamasi serentak hutan kembali.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mendesak perusahaan perkebunan dan pertambangan segera membayar dan mencicil pajak air permukaan sebesar Rp10 miliar secepatnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menjadikan Balai Raya Semarak atau rumah dinas Gubernur Bengkulu sebagai rumah yang menampung aspirasi bantu rakyat.
Pemprov Bengkulu, menggelar pasar murah menjelang Idul Adha 1446 Hijriah sebagai upaya mencegah lonjakan inflasi dan juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved