Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan, PBHI Desak Bongkar Beking Tambang Ilegal di Sumbar

KASUS penembakan tragis yang menewaskan Kasatreskrim Polres Solok Selatan, AK Riyanto Ulil Anshar, membuka tabir gelap kejahatan tambang ilegal di Sumatra Barat.

Pelaku, AK Dadang Iskandar, yang juga anggota kepolisian, telah menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Insiden ini memicu spekulasi kuat tentang adanya keterlibatan aparat dalam praktik ilegal yang telah lama menjadi masalah serius di Indonesia.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatra Barat, Ihsan Riswandi, menilai insiden ini sebagai peringatan keras.

Baca juga : Jenazah Kasatreskrim Polres Solok Selatan Dimakamkan, Sang Ibu Menangis Pilu

"Pembunuhan terhadap Kasatreskrim ini mengindikasikan adanya praktik pembekingan tambang ilegal oleh oknum aparat," tegas Ihsan, Selasa (26/11).

PBHI mencatat bahwa keterlibatan aparat dalam tambang ilegal bukanlah fenomena baru. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal di Indonesia, dengan 96 di antaranya berupa tambang batu bara di Kalimantan dan Sumatra, serta sisanya berupa tambang mineral.

Menurut Ihsan, kematian AK Riyanto harus menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengusut tuntas kejahatan ini. "Tambang ilegal tidak berdiri sendiri. Ada jaringan besar yang melibatkan pengusaha tambang, pejabat pemberi izin, dan oknum aparat penegak hukum," ungkapnya.

Baca juga : Katreskrim Solok Selatan Tewas Tertembak Rekannya, Keluarga Tunggu Jenazah

PBHI mendesak Kapolri untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam, bukan hanya aspek pidana pembunuhan, tetapi juga kaitannya dengan kejahatan tambang ilegal. "Penegakan hukum harus transparan dan tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai kejahatan ini hanya menyeret pelaku kecil, sementara aktor besar tetap bebas," ujar Ihsan.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terhadap aktivitas tambang ilegal. "Pemprov perlu mengambil langkah serius dalam melindungi sumber daya alam dan masyarakat yang terdampak. Kejahatan ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menghancurkan kehidupan warga kecil," tambahnya.

Insiden ini menjadi ujian besar bagi pemerintah dan aparat hukum dalam menunjukkan komitmen mereka melawan kejahatan lingkungan. Ihsan berharap kepemimpinan Sumatra Barat ke depan lebih serius dalam melindungi lingkungan dan memberikan perlindungan kepada aktivis lingkungan yang berjuang melawan praktik tambang ilegal.

"Jika tambang ilegal terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada lingkungan yang hancur, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang semakin terpinggirkan," pungkas Ihsan.

Kematian AK Riyanto Ulil Anshar kini menjadi simbol kompleksitas kejahatan tambang ilegal di Indonesia. Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur keberanian aparat dan pemerintah dalam melawan praktik kotor yang telah lama menggerogoti negeri ini. (YH/J-3)