Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLAAN Pasar Raya Fase VII telah diserahkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatra Barat (Sumbar) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Padang. Pasar baru ini diproyeksikan menampung hingga 954 pedagang, termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Syahendri Barkah, menjelaskan penempatan pedagang di bangunan tiga lantai tersebut telah diatur. "Basemen atau rubanah akan diisi oleh PKL, sementara lantai 1 dan 2 akan digunakan oleh pedagang dengan jumlah 208 kios di lantai 1 dan 96 kios di lantai 2," kata Syahendri, Selasa (12/11).
Lantai 3 pasar akan dijadikan area parkir, yang mampu menampung hingga 120 kendaraan roda empat, sedangkan parkir kendaraan roda dua akan berada di lantai 2 dengan kapasitas 234 unit.
Syahendri juga menambahkan bahwa proses penyerahan kunci kepada pedagang telah dimulai sejak Rabu (6/11). "Sudah 130 kunci ruko kami serahkan, dan diharapkan pedagang dapat segera menempati dan memulai kegiatan jual beli," ujarnya.
Penempatan PKL di rubanah dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2024, bersamaan dengan penertiban PKL di jalan-jalan sekitar pasar.
Pj Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, meminta agar seluruh OPD terkait saling berkoordinasi guna memastikan pemanfaatan Pasar Raya Fase VII berdampak positif bagi pedagang dan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian Kota Padang secara keseluruhan. (H-2)
Polresta Padang kerahkan 600 personel gabungan amankan Ramadan 1447 H. Fokus tekan tawuran, balap liar, dan peringatan larangan Balimau di sungai.
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved