Penahanan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Dipertanyakan

PENAHANAN Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi dinilai tidak berdasar dan terkesan dipaksakan. Kuasa Hukum Soleman, Siswadi menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan kliennya tidak ada unsur pidana seperti yang disangkakan jaksa.

"Saya tegaskan bahwa dalam perkara ini kami tidak melihat adanya unsur pidana. Karena peristiwa hukum yang disangkakan oleh jaksa terhadap klien kami sebenarnya hubungan perdata biasa yaitu jual beli mobil," papar Siswadi melalui keterangannya Kamis (31/10).

Siswadi memaparkan kronologis duduk permasalahannya, bahwa kliennya membeli sebuah mobil melalui seseorang bernama R, dengan cara membayar secara bertahap sebanyak dua kali. Berdasarkan bukti yang disampaikan kliennya kepada penyidik, bahwa pembelian mobil yang dimaksud telah dibayar lunas oleh Soleman.

Baca juga : Kota Bekasi Direkomendasikan Bentuk Badan Narkotika Daerah

"Kemudian saat ini, klien kami dijadikan tersangka terkait peristiwa tersebut dengan sangkaan gratifikasi. Tentu ini sangat aneh dalam nalar hukum yang kami pahami," jelas Siswadi.

Menurut Siswadi, kasus ini memiliki nuansa politik yang sangat kuat lantaran kliennya ditetapkan sebagai tersangka 28 hari jelang hari pencoblosan Pilkada 2024. Kliennya adalah tim pemenangan pasangan calon kepala daerah yang terdaftar pada KPU, sehingga merupakan peserta pemilu kepala daerah.

"Padahal  Kejaksaan Agung telah mengeluarkan memorandum terkait dengan penundaan pemeriksaan pidana terhadap peserta pemilu dan pemilukada, untuk menghindari black campaign serta menjaga proses demokrasi berjalan baik," beber Siswadi.

Baca juga : Cegah Penyakit Masyarakat Terkait Perjudian dan Minuman Beralkohol di Bekasi dengan Perda Trantibum

Siswadi menduga kliennya adalah target operasi pihak-pihak tertentu jelang  Pilkada Kabupaten Bekasi 2024. Soleman adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua DPRD terpilih Kabupaten Bekasi periode 2024-2029, sekaligus tim inti strategi dan pemenangan salah satu pasangan Bupati pada Pilkada Bekasi.

Ia menduga, kliennya harus ditahan dan dilumpuhkan, agar mental pendukung jatuh dan menjadi lemah. "Pemeriksaan dan penahanan klien kami dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bekasi (seksi pidana khusus) saat masa Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 sedang berlangsung," ungkap Siswadi.

Siswadi juga menegaskan,  pemeriksaan dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi kepada Soleman dinilai kurang tepat. Pristiwa ini sarat dengan kepentingan muatan politik, dan diduga sebagai pesanan pihak tertentu yang memliki power kekuasaan yang besar.

"Dugaan kami, Soleman sebagai target operasi harus dilumpuhkan, atau jangan-jangan merupakan Operasi Senyap Penggembosan secara terstruktur?," ucapnya. (N-2)