Pemerintah Provinsi Jawa Timur Raih Paritrana Award 2024, Tingkatkan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2024 sebagai Provinsi Terbaik Inovasi Zona Jawa Bali.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, kepada Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, di Plaza BPJamsostek Jakarta, Kamis (12/9).

Baca juga : Riset KNTI Jelang Pilpres 2024, Nelayan Tradisional Indonesia Masih Kritis

Penghargaan ini diberikan karena Pemprov Jatim dinilai berhasil melakukan inovasi dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Jawa Timur.

Pj. Gubernur Adhy Karyono menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim untuk terus memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga terwujudnya universal coverage bagi para pekerja.

"Alhamdulillah, Jatim mendapat penghargaan Paritrana Award 2024. Ini bukti komitmen kami dalam memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja di Jatim," ujar Adhy.

Baca juga : Pemerintah Pesimis Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen pada 2024

Ia juga menambahkan bahwa penghargaan ini memberikan motivasi lebih untuk terus memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk melindungi petani tembakau dan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jatim telah merealisasikan penggunaan DBHCHT untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 211.353 pekerja.

"Kami berharap program ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja, dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan," kata Adhy.

Baca juga : Gubernur Khofifah: Kemiskinan Ekstrem Jatim turun Sebesar 3,58% atau 1.480.140 Jiwa

Selain itu, Pemprov Jatim terus mendorong bupati dan wali kota untuk memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi para relawan dan pekerja di pemerintahan desa. Salah satu langkah penting adalah mengalokasikan anggaran melalui APBD dan APBDes agar seluruh pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Target universal coverage tahun 2024 adalah 35%, naik 6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2025, target coverage akan mencapai 40%, melalui perlindungan bagi 1 juta petani tembakau dan pekerja rentan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya menekankan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud nyata negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya, terutama dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

“Saya harap pada tahun 2045, 99,5% pekerja di Indonesia sudah terlindungi. Program ini juga penting bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan pedagang kaki lima,” ujar Ma’ruf Amin.

Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus mempercepat pencapaian universal coverage dan memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua pekerja di wilayahnya. #MIA (RO/Z-10)