Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agama RI, Syaiful Rahmat Dasuki, memuji peningkatan indeks kerukunan beragama di Sumatra Barat (Sumbar). Namun menekankan pentingnya terus memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Syaiful Rahmat Dasuki saat memberikan pembinaan moderasi beragama di hadapan Kakanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin, dan ratusan ASN Kemenag Sumbar di Aula Amal Bhakti I, Kota Padang, Provinsi Sumbar, Sabtu (7/9).
Menurutnya, penguatan moderasi beragama telah menjadi program prioritas Kementerian Agama serta arah kebijakan negara, yang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat dan membangun harmoni sosial di tengah masyarakat.
Baca juga : Kanwil Kemenag Sumbar Musnahkan 53.905 Buku Nikah
Syaiful juga menyoroti pentingnya menangkal politik identitas dan menekankan perlunya penjernihan agar potensi polemik bisa dicegah.
"Alhamdulillah, pilpres dan pemilu telah berjalan dengan baik. Ini tak terlepas dari peran ASN yang mampu mengurangi pemikiran intoleransi yang sering memanfaatkan perbedaan sebagai pemisah," ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan pentingnya tetap aktif dalam konsolidasi pemahaman yang toleran, termasuk dalam hal pilihan politik. Wamenag berharap ASN di Sumbar memiliki komitmen politik kebangsaan yang mendukung persatuan NKRI.
Baca juga : Pansus Haji Gandeng Polri dan KPK Proses Temuan Dugaan Kecurangan
Ia juga berharap peran aparatur negara dalam mendeteksi dan mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai toleransi di masyarakat semakin ditingkatkan.
"Melalui semangat Pancasila, Indonesia akan terus tegak sebagai negara yang menghormati keberagaman dan toleransi. Dengan kesadaran dan kerja sama semua pihak, kita bisa menjaga kedamaian menuju visi Indonesia Emas 2045," tandasnya.
Wamenag juga menekankan bahwa yang perlu dimoderasi bukan agama, melainkan cara beragama.
"Teknologi dan transformasi digital menjadi tantangan baru bagi kita semua. Kemajuan teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat, tetapi juga membawa risiko jika tidak digunakan dengan bijak," kata Syaiful.
Ia menambahkan, media sosial dan platform digital lainnya sering menyajikan konten yang bisa merusak moral, sehingga perlu kewaspadaan dalam menghadapi tantangan digitalisasi di era modern ini. (Z-9)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved