Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada kesan tarik-menarik dalam pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat. Karena itu, KPK meminta pengelolaan diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
“Kenapa mesti pusat yang mengelola? Ini kan berbicara masa depan, supaya ada peningkatan jadi pelabuhan umum,” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Jumat, (12/7).
Dian menjelaskan pelabuhan itu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebelumnya. Namun, tidak menjadi pelabuhan umum dan tidak menerima kapal turis asing.
Baca juga : Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Layanan, Kemenhub Raih Apresiasi dari KPK
Karenanya, pengelolaan dari pusat yakni Kemenhub dinilai lebih optimal untuk memaksimalkan pemasukan di Raja Ampat. KPK mendorong serah terima aset disegerakan.
“Banyak pelabuhan lokal atau regional di sini, termasuk Pelabuhan Waisai, tapi kita tidak bisa terima kapal turis-turis asing yang datang. Kalau naik tingkat, Pelabuhan Waisai bisa menerima berbagai macam kapal dari mancanegara, hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Dian.
Pengelolaan dari pusat juga diyakini bisa memperbaiki kekurangan pelabuhan saat dikelola oleh daerah. KPK sebelumnya menemukan adanya sejumlah fasilitas yang rusak maupun kurang di area toilet.
Baca juga : Gubernur Papua Barat Resmikan 3 Pelabuhan di Kabupaten Raja Ampat
Selain itu, pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan penghentian pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Waisai. Permainan kotor itu dilakukan oknum karena tidak adanya papan penanda untuk melakukan proses administrasi.
“Kalau seperti ini kan, turis juga tidak mau berkunjung lagi,” ujar Dian.
KPK tidak mau Raja Ampat buruk di mata pelancong jika kekurangannya dibiarkan. Lokasi itu merupakan impian wisata sejumlah masyarakat dan saat ini sangat diminati.
“Kami melihat turis yang datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun untuk berkunjung ke sini,” tutur Dian.
(Z-9)
Pembangunan pelabuhan KCN masih berlangsung secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 2026.
Lebih dari 80 persen distribusi barang di dunia diangkut melalui jalur laut. Jumlahnya mencapai hampir 12 miliar ton setiap tahun.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
Pelabuhan Satui memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang logistik pertambangan dan industri di Kalimantan Selatan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menyoroti adanya sejumlah celah yang masih dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
Warinussy tidak sepakat jika kasus dugaan pidana tambang nikel di kawasan konservasi dunia Raja Ampat, Papua Barat Daya, diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved