Buruh DIY Sebut Tapera sebagai Tabungan Penderitaan Rakyat

KOORDINATOR Majelis Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsyad Ade Irawan menyebut Tapera sebagai tabungan penderitaan rakyat.

Hal itu disampaikan saat aksi penolakan terhadap pemotongan penghasilan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta perubahan regulasi Jaminan Hari Tua (JHT) pada Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kamis (6/6), di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Menurut dia, penghasilan dipotong untuk Tapera setiap bulan, butuh tidak dijamin akan mendapatkan rumah. Bahkan, nasib buruh akan semakin tragis karena akan mengalami penurunan daya beli.

Ia menyebut, jika kebijakan Tapera diterapkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di DIY, besaran Tapera setelah 20 tahun cuma bisa sekitar Rp24 juta sampai Rp25 juta. Jumlah itu masih jauh dari harga rumah di DIY.

"Tanpa upah yang layak dan harga tanah yang mahal, penerapan Tapera dinilai tak masuk akal," kata dia.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus untuk memperbanyak perumahan bersubsidi dengan DP 0%. Buruh bisa melunasinya dengan cara dicicil setiap bulan. Besaran uang cicilan maksimal 30% dari UMP di masing masing daerah. (AT/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi