Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOORDINATOR Majelis Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irsyad Ade Irawan menyebut Tapera sebagai tabungan penderitaan rakyat.
Hal itu disampaikan saat aksi penolakan terhadap pemotongan penghasilan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta perubahan regulasi Jaminan Hari Tua (JHT) pada Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Kamis (6/6), di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
Menurut dia, penghasilan dipotong untuk Tapera setiap bulan, butuh tidak dijamin akan mendapatkan rumah. Bahkan, nasib buruh akan semakin tragis karena akan mengalami penurunan daya beli.
Baca juga : Buruh Desak Pemerintah Cabut Aturan soal Tapera
Ia menyebut, jika kebijakan Tapera diterapkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di DIY, besaran Tapera setelah 20 tahun cuma bisa sekitar Rp24 juta sampai Rp25 juta. Jumlah itu masih jauh dari harga rumah di DIY.
"Tanpa upah yang layak dan harga tanah yang mahal, penerapan Tapera dinilai tak masuk akal," kata dia.
Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus untuk memperbanyak perumahan bersubsidi dengan DP 0%. Buruh bisa melunasinya dengan cara dicicil setiap bulan. Besaran uang cicilan maksimal 30% dari UMP di masing masing daerah. (AT/Z-7)
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved