Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RATUSAN masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melakukan aksi lanjutan lebih besar, jika pemerintah masih menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
"Maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh indonesia. 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten kota. Kami meminta di depan istana agar bapak Presiden Jokowi mencabut PP tersebut," ujarnya kepada awak media, di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Baca juga : Istana Belum Tahu Akan Ada Demo Buruh Tolak Tapera
Lebih lanut, Said menegaskan aksi kali ini diramaikan perwakilan buruh dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Ia mengklaim, aksi masa mencapai 1000 orang.
Lebih lanjut, ia mengatakan adapun alesan pihaknya menolak PP Tapera, yakni tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera bisa mendapatkan rumah.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menjelaskan iuran ini nantinya akan digunakan untuk apa. Ia juga menegaskan, tidak ada jaminan uang iuran peserta Tapera ini tidak dikorupsi.
Baca juga : FSPMI Sumut Nilai Tapera Memberatkan Buruh
"Memang niatnya gak mau ngasih rumah kok, hanya mau motong uang masyarakat, kami menolak terhadap program Tapera cabut PP Nomor 21 Tahun 2024," ujar Said Iqbal.
Dalam aksinya, selain menolak peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga menuntut agar Permendikbud tentang UKT dicabut.
"Tuntutan aksi selain meminta dicabutnya PP tentang Tapera juga disampaikan yaitu meminta Permendikbud tentang UKT agar juga dicabut karena itu biaya kuliah jadi mahal," ujar Said di lokasi.
Selain itu, Said mengatakan, pihaknya meminta agar PP terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dari BPJS kesehatan dicabut.
"Tentunya kami juga meminta Omnibus Law Cipta Kerja dicabut khususnya terkait dengan kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Lingkungan hidup juga terkait didalamnya," pungkasnya. (Z-10)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Adapun dari hasil pemeriksaan kepolisan, kendaraan yang disita sebagian pernah melanggar dan terkena tilang elektronik (ETLE)
PULUHAN mahasiswa terpaksa diangkut oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Hal tersebut buntut adanya aksi demo yang berujung ricuh di depan Balai Kota DKI Jakarta
Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa (20/5) sebagai bentuk protes terhadap aplikator.
SEBANYAK 19.480 ribu massa menghadiri Aksi Bela Palestina pada aksi yang bertema Genosida Belum Berhenti Jangan Ada Nakba Lagi yang dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta.
PULUHAN warga desa sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Trotekon, Kecamatan Pedan, menggeruduk Kantor Bupati Klaten, Rabu (14/5).
Pemerintah harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta menjamin perlindungan hukum atas hak rakyat dalam menyampaikan pendapat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved