Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah bersiap menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menurut rencana digelar 27 November 2024. Rencananya pendaftaran pasangan calon dilaksanakan 27-29 Agustus 2024 dan calon independen harus kantongi minimal 1,8 juta dukungan.
Sejumlah nama telah mulai bermunculan seperti mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, Bupati Kendal Dico Ganinduto, Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), dan terakhir banyak digadang maju Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi.
"Saya telah mendapatkan restu dan izin dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Capres terpilih," kata Sudaryono mengomentari rencana pencalonan pada Pilgub Jateng.
Baca juga : KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024
Demikian juga diungkapkan Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah maka sudah cukup lama telah siap maju pada Pilgub Jawa Tengah tersebut, bahkan kesiapannya sudah cukup lama sebelum pemilu lalu.
Sejumlah nama disebut masih malu-malu, karena sebagian masih menunggu keputusan partai pengusung. Meski begitu, lembaga survai terus menampilkan tokoh-tokoh, termasuk mantan tim sukses AMIN Sudirman Said.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengungkapkan saat ini sedang dipersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, menurut rencana pendaftaran untuk bakal calon akan mulai dibuka 27-29 Agustus dan pelaksanaan pencoblosan digelar 27 November 2024 .
Baca juga : KPU Bakal Gelar Pilkada Serentak 2024 di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota, Ini Jadwalnya
Komisinoer KPU Jawa Tengah Muslim Aisha mengatakan sesuai ketentuan dalam Pilgub mendatang selain vaual calon diusung partai politik yang memenuhi persyaratan, juga calon gubernur yang hendak mendaftarkan diri melalui jalur independen (non-partai) juga dapat maju dengan salah satu ketentuan mengantongi 1,8 juta dukungan.
"Silahkan mendaftar bagi calon independen, setidaknya harus mengantongi minimal 1,83 juta dukungan atau 6,5% dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang lebih dari 20 juta tersebar minimal 18 daerah atau 50% jumlah daerah di Jawa Tengah," ujar Muslim Aisha.
Menyangkut kebutuhan personil Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Muslim Aisha mengatakan untuk penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ini, setidaknya dibutuhkan 410 ribu orang anggota KPPS.
"Dengan 600 pemilih per TPS, maka jumlah sekitar setengah dari saat Pilpres lalu sebesar 117.299 TPS," imbuhnya.
Selain ratusan ribu anggota KPPS, lanjut Musim Aisha, KPU juga akan melakukan rekrutmen terhadap 2.880 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 25.689 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai hari ini Selasa (23/4). (Z-3)
Cuaca ekstrem kembali merata berpotensi di 33 daerah di Jawa Tengah Jumat (23/1), selain masih ada air laut pasang (rob), gelombang tinggi.
BMKG mengeluarkan peringatan dini status "Siaga" untuk wilayah pantura Jawa Tengah. Status ini merupakan level tertinggi yang berlaku mulai 21 hingga 31 Januari 2026.
BENCANA angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (21/1/2026) sore. Insiden ini mengakibatkan kerusakan parah.
Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan mencapai 1,25-6 meter dan di perairan utara 1,25-2,5 meter cukup berbahaya terhadap aktivitas pelayaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Sejak pagi hujan ringan-sedang sudah mengguyur sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan berpeluang meningkat.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved