Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Pengangguran masih jadi Masalah Banyak Pemda

KEMISKINAN ekstrem, tingginya angka stunting, dan pengangguran memang menjadi masalah banyak pemerintah daerah di Tanah Air. Berbagai upaya pun sudah dan akan terus mereka lakukan. 

Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan seusai menutup Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi 2025 pada Selasa (27/2).  Ia mengatakan untuk program prioritas pada 2025, Pemkab Bekasi akan melanjutkan program pembangunan 2024 yang sudah disiapkan setiap perangkat daerah. 

"Kita tetap berapaya menuntaskan penurunan stunting dan miskin ekstrem, pengurangan angka pengangguran, peningkatan investasi, inflasi serta pelayanan publik yang berbasis digital," ujarnya. 

Baca juga : Damai Putra Group Gelar Peduli Cegah Stunting di Kelurahan Setia Asih Bekasi

Ia mengakui untuk menopang program prioritas tersebut tidak bisa berdiri  sendiri. Seperti untuk meningkatkan investasi dan menurunkan angka  pengangguran maka infrastruktur harus terus dibenahi. 

"Kebetulan kita masih banyak PR untuk masalah infrastruktur, baik itu  perhubungan, pengairan, pemukiman dan persampahan," katanya. 

Dani juga menyampaikan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan pengganguran harus didukung dengan pembangun SDM, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Baca juga : Pemkot Palangka Raya Lakukan Pemetaan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

"Kita ingin dapat mencapai target secara berkelanjutan, di antaranya angka miskin ekstrem harus nol, stunting dari 13,8% jadi 10%, angka pengangguran dari 8 menjadi 7% atau lebih rendah lagi," ujarnya. 

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Budiono menyampaikan, acara Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyelaraskan renja perangkat daerah 2025, dengan usulan musrenbang desa/kelurahan, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan prioritas nasional provinsi dan Kabupaten Bekasi tahun 2025.

"Forum ini juga bertujuan untuk  mempertajam indikator dan target kegiatan perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah," terangnya. 

Selain itu, untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran daerah, serta untuk menyesuaikan pendanaan program kegiatan prioritas, berdasar pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. (RZ/N-1)