Indonesia Dinilai Sukses Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

KEBERHASILAN Indonesia dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan diakui dunia internasional. Kesuksesan itu bahkan sudah mendapatkan verifikasi Sekretariat UNFCCC sebesar 577 juta ton.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Ia menegaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kinerja aksi iklimnya kepada dunia internasional. Upaya pengurangan emisi Indonesia pun, kata dia, dilakukan secara sistematis dalam koridor tata kelola karbon.

"Kita penting menunjukkan kepada internasional bahwa kita itu kerjanya berbobot, tidak hanya main-main. Bagaimana cara mengambil keputusan, mengurai masalah, dan memformulasikannya menjadi aksi,” kata Menteri Siti seusai membuka workshop Pelaksanaan Result Based Contribution (RBC) Tahap 1 Norwegia di Jakarta, Kamis (22/2) lalu.

Baca juga : Berkat Kinerja Aksi Iklim Sistematis, Indonesia Raih Pengakuan Internasional

Menteri Siti menyampaikan workshop ini juga sangat penting sebagai wujud  kongkret berupa kerja nyata dan sikap saling menghormati dalam kerjasama antarlembaga yang sebagaimana tercantum dan MoU Kerjasama RI-Norwegia. Bagi Indonesia, rangkaian  kerjasama pemerintah Norwegia melalui RBC itu merupakan pengakuan sejalan dengan prestasi Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari REDD+ dalam framework FoLU Netsink 2030.

Melalui Indonesia-Norwegia Partnership, Indonesia sudah menerima Result Base Contribution (RBC) identik dengan RBP, sebesar US$56 juta untuk pengurangan emisi pada 2016/2017 sebesar 11,2 juta ton.  Selanjutnya, RBC US$100 juta untuk pengurangan emisi sebesar 20 juta ton CO2e dari emisi 2017/2018 dan 2018/2019.

“Saat ini, sedang mulai diproses untuk RBC IV untuk emisi dari 2019/2020, kita harapkan dengan prosedur yang ada secara internasional, sudah bisa  diselesaikan dan didapat hasilnya pada akhir 2024,” katanya. Dari sisi jumlah ton CO2e yang telah diberikan penghargaannya untuk saat ini masih tidak lebih dari 100 juta ton CO2e. Angka ini masih jauh dibawah prestasi Indonesia yang telah menurunkan emisi GRK yang sudah mendapatkan verifikasi Sekretariat UNFCCC sekitar 577 juta ton.

Baca juga : Raih PROPER 2023, Chandra Asri Tetap Fokus Energi, Lingkungan, dan ESG

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin mengakui upaya Indonesia yang sangat mengesankan dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pihaknya memiliki mekanisme di mana Norwegia memberikan kontribusi kepada Indonesia atas hasil pengurangan emisi GRK yang diverifikasi oleh pihak ketiga yaitu konsultan internasional yang independen. 

Dana tersebut dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan untuk mendukung rencana implementasi Folu Net Sink 2030. “Jadi ada transparansi dalam penggunaan dana, ada prosedur tata kelola yang baik. Sejauh ini kami sangat terkesan dengan upaya pengelolaan dana lingkungan hidup dan komitmen Ibu Menteri Nurbaya serta KLHK untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan sangat baik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Dr Hanif Faisol Nurofiq di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengatakan bahwa perjanjian kontribusi antara BPDLH dan Dubes Norwegia untuk Indonesia yang dilanjutkan dengan kontribusi sebesar US$56 juta dari Pemerintah Kerajaan Norwegia, merupakan kontribusi berbasis hasil pertama untuk pengurangan emisi yang terverifikasi dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 11,2 juta ton CO2e untuk 2016/2017.

Untuk periode 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, UNFCCC telah memverifikasi dan mengakui bahwa Indonesia mengalami surplus pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 577 juta ton CO2. Pelaksanaan RBC tahap 1 digunakan untuk mendukung kegiatan 5 bidang utama FOLU yaitu pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan gambut dan mangrove dan insutrumen dan informasi.

Workshop RBC tahap 1 ini dihadiri Dirut BPDLH, Penasehat Senior Menteri LHK, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama lingkup KLHK, Kemenkeu dan BRGM, Tim Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Dewan Pengawas BPDLH, Peneliti dan Pemerhati Perubahan Iklim, Pemerintah Daerah dan mitra. (DY/N-1)