Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JELANG pemungutan suara Pemilu 2024, Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) mengindentifikasi 16.094 tempat pemungutan suara (TPS) berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu.
Dalam keterangan pers di Kupang, Senin (12/2), Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan pemetaan TPS rawan berdasarkan tujuh dimensi dan 22 indikator di 21 kabupaten dan kota.
Tujuh dimensi itu ialah penggunaan hak pilih sebanyak 11.727 TPS meliputi pemilih yang meninggal, alih status jadi anggota TNI atau Polri, pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT, dan anggota KPPS bertugas di TPS yang bukan tempatnya memberikan hak suara.
Baca juga : Bawaslu DIY: Masih Ada Potensi Ketidaknetralan di TPS
Selanjutnya, dimensi keamanan sebanyak 553 TPS, meliputi TPS yang memiliki riwayat kekerasan dan intimidasi kepada KPPS, kemudian dimensi kampanye sebanyak 341 TPS karena terdapat praktek pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang, serta isu suku, agama, ras, antar golongan.
Ada juga dimensi logistik sebanyak 347 TPS, dimensi lokasi sebanyak 1.233 TPS, serta dimensi jaringan internet dan listrik sebanyak 1.893 TPS dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lembata berjumlah 239 TPS.
"Bawaslu NTT membuka posko aduan masyarakat untuk menerima informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan punggut hitung, buka selama 24 jam di 22 kantor bawaslu kabupaten dan kota dan 315 sekretariat panwaslu kecamatan," ujarnya.
Baca juga : NasDem Siapkan Ribuan Saksi untuk Kawal Kemenangan Suara Amin di Babel
Anggota Bawaslu NTT Melphy Marpaung menyebutkan selama masa kampanye dan masa tenang, Bawaslu NTT menangani 35 kasus dugaan pelanggaran terdiri dari 12 pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, lima pelanggaran kode etik, dua pelanggaran hukum terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), 11 pelanggaran pidana dan sisanya lima laporan bukan sebagai pelanggaran.
Kita ingin pelaksanaan pemilu berjalan damai, stabilitas dan keamanan terjaga dengan baik dan hasilnya tentu akan bermartabat dan berkualitas.
Menurut Melphy, pelanggaran tersebut terjadi di tujuh kabupaten, seperti yang sedang ditangani Sentra Gakumdu Kabupaten Sabu Raijua satu kasus pidana pemalsuan dokumen pada masa pencalonan.
Baca juga : KPU Bangka Distribusikan Formulir C6
"Statusnya terbukti dan telah terdapat putusan pengadilan inkracht," sebutnya.
Adapun di Kabupaten Sumba Timur terdapat satu kasus pengrusakan alat peraga kampanye, saat ini masih ditangani Bawaslu setempat.
(Z-9)
Pulau Kera seluas 48 hektare berada di wilayah Kabupaten Kupang, tetapi hanya berjarak 5 mil dari Kota Kupang.
TIM Penyidik Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi sekolah.
Motivasi diberikan kepada para peserta MPLS di sela-sela kunjungannya ke Flores Timur selama dua hari
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved