Mengaku Belum Dibayar, Vendor PON Papua 2021 Tempuh Jalur Hukum

SEJUMLAH vendor yang terlibat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 mengaku belum dibayar oleh pihak penyelenggara. Padahal, turnamen tersebut sudah digelar sejak dua tahun lalu.

Salah satu vendor yang belum dibayar tersebut adalah PT Arras Protama Sejahtera yang menyediakan pengadaan kacamata, helmet, dan sarung tangan cabang olahraga (Cabor) sepatu roda di PON XX Tahun 2021 Papua. 

Baca juga: Layanan Internet Banking Khusus Nasabah Korporasi dan Pelaku Bisnis

"Kami sebagai vendor PON XX Papua 2021 sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Pihak penyelenggara tidak membayar DP, tidak membayar parsial payment-nya. Jadi, kami telah dua tahun menunggu hak kami," kata Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih kepada sejumlah wartawan di Jakarta Pusat, Senin (15/1) malam.

Julita menyebutkan, bahwa dan nilai kerjasama pihaknya dengan penyelenggara PON Papua 2021 tersebut mencapai Rp 1,23 Miliar. Meskipun pihaknya telah menjalankan tugas dengan baik selama penyelenggaraan acara, namun hingga kini, mereka belum menerima apa yang mesti jadi haknya.

"Padahal pemerintah akan menggelar kembali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Tapi kenapa kami belum mendapat surat yang dikirimkan kepada kami tentang bagaimana penyelesaian pekerjaan kami.

"Kami saat itu telah jauh-jauh pergi ke Jayapura hingga Merauke, tetapi ketika PON Papua selesai, kami dibiarkan begitu saja," ucap dia.

Atas dasar tersebut, Julita mengatakan pihaknya telah menempuh jalur hukum serta memiliki kuasa hukum untuk meminta kejelasan kasus ini. "Kami telah melayangkan pengaduan, maupun gugatan," ucapnya.

Namun, dia mengaku berdasarkan hasil pengadilan yang telah ditempuh, hasilnya belum sama sekali berpihak kepada pihaknya. Kemudian pihaknya juga sempat meminta kejelasan kepada kementerian terkait, mulai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga Presiden Jokowi.

"Saat itu, kami mengomentari postingan Erick Thohir di media sosialnya dengan mention Presiden Jokowi dan Pak Dito Ariotedjo. Sempat dibalas oleh Pak Dito dan menyarankan agar mengirim surat ke Kemenpora.

"Nah, setelah itu, kami langsung mengirim berkas apa yang diminta ke Kemenpora pada akhir tahun 2023. Namun hingga sekarang, surat tersebut belum ada balasan," terangnya.

Terakhir, Julita berharap agar penyelesaian kasus ini memiliki titik terang, mengingat bukan pihaknya saja yang dirugikan. Kata dia, ada beberapa vendor lainnya yang bernasib sama dengan pihaknya.

Baca juga: Di Bawah Target, Realisasi Investasi Minerba Capai Rp116 T

"Jadi sebelum pemerintahan ini berakhir atau masa peralihan, bagaimana ketika Presiden kita berganti, apa pekerjaan kita ini dilupakan begitu saja? Kami tidak mau itu. Bukan masalah nilai, tapi tanggung jawab saya sebagai orang yang dihutangi.

"Pemerintah sering mengucapkan PON berjalan dengan sukses. Tapi kami dan vendor lainnya yang mendukung event itu berjalan dengan lancar, tidak dihargai sama sekali. Kami dianggap tidak ada. Kalau kita diam, berarti sama saja mendukung ketidakadilan ini," tutup dia. (RO/Nov)