Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIAPAN Pemilu di Kota Mojokerto dipastikan sudah 100 persen. Logistik dan seluruh kelengkapan pemilu sudah diterima oleh KPU Kota Mojokerto.
"KPU Kota Mojokerto sudah melaporkan bahwa kesiapan Pemilu sudah selesai semua, termasuk logistik. Semoga semua dimudahkan," kata Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro di Surabaya, Senin (8/1).
Ali mengajak seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara berbondong-bondong, dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Baca juga: KPU Kota Kupang Kekurangan 2.759 Surat Suara
"Pemilihan Umum telah memanggil kita, saya minta tolong seluruh masyarakat untuk hadir di TPS secara berbondong-bondong dan bersemangat. Ini penting untuk masa depan negara kita," katanya.
Dikatakan Ali, partisipasi masyarakat penting untuk masa depan negeri ini, untuk menentukan pemimpin yang legitimate (sah), jujur, dan adil. "Partisipasi masyarakat ini sangat ditunggu-tunggu oleh negara ini, jadi jangan golput, sekali lagi jangan golput, mari kita jaga bersama Pemilu bisa berlangsung dengan aman, damai, jurdil, dan berintegritas," kata Ali.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto Saiful Amin menyatakan kesiapannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Kota Mojokerto.
"Secara Nasional kita sudah siap, secara khusus di Kota Mojokerto dengan dukungan banyak pihak termasuk pemerintah kota yang sangat luar biasa, itu menjadi energi bagi kamu untuk semakin siap menghadapi Pemilu," ungkap Amin.
Dijelaskan Amin, sebanyak 109.935 surat suara untuk pemilihan DPRD Kota Mojokerto telah tiba di Gudang KPU Kota Mojokerto pada Jum'at (5/1) pukul 16.25 WIB. Dan sebanyak 106.935 surat suara untuk pemilihan DPD tiba pada pukul 21.22 WIB di hari yang sama.
Baca juga: Grace Natalie dan Elite PSI Hampiri Moderator Debat saat Jeda Iklan
"Setelah kita cek jumlahnya sudah sesuai dan kita terima dengan kondisi baik, lengkap 100 persen. Maka minggu depan melalui pihak ke-3 sudah bisa melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara," terang Amin.
Amin memastikan dalam proses penerimaan surat suara Pemilu dijaga dan diawasi ketat baik petugas keamanan internal KPU, maupun pihak kepolisian.
"Tidak semua orang boleh masuk, bahkan saya saja itu harus sepengetahuan komisioner yang lain," jelasnya. (Z-6)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved