Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BELASAN pegawai diduga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang tergabung dalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara menyatakan dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden (cawapres). Pernyataan dukungan terhadap cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka itu viral melalui media sosial dan pesan whatsapp.
Sebuah video berdurasi waktu 19 detik yang beredar melalui pesan whatsapp dan media sosial, belasan orang diduga pegawai Satpol PP Garut menyampaikan dukungannya secara tidak langsung terhadap Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka dengan isi narasi disampaikan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Sebelum menyatakan dukungannya terhadap cawapres nomor 2, juru bicara dalam video tersebut menyebut mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Namun, mereka langsung disampaikan narasinya secara kompak yang diikuti semuanya.
Baca juga: Ketua Umum RAGAM Minta Tindak Tegas Oknum TNI Penganiaya Pendukung Ganjar
“Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masyarakat yakni Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," ucapnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut Tubagus Agus Sofyan mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi berkaitan dengan adanya dukungan terhadap salah satu cawapres. Namun, pernyataan dukungan itu sangat disayangkan.
Baca juga: Wali Kota Tangsel Ingatkan ASN Harus Netral
“Kami sudah dapat informasi dan kejadian itu sangat disayangkan, apalagi videonya itu viral melalui pesan whatsapp hingga media sosial. Kami baru saja ikrar netralitas dalam Pemilu 2024 dan sekarang ini kaitan dengan video sedang dalam proses melibatkan provost Satpol PP Kabupaten Garut," katanya, Selasa (2/1).
Ia mengatakan, terkait adanya dukungan yang dilakukan mereka langsung bergerak cepat menangani persoalan tersebut dan memanggil setiap orang yang ada di video tapi selama ini belum mengetahui kapan video itu dibuatnya. Akan tetapi, para pegawai yang menyatakan dukungan dalam video status bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Kami belum bisa memastikan kapan video itu dibuat, kemungkinan sebelum pelaksanaan ikrar netralitas hingga mereka pengambilan videonya diperkirakan di salah satu pos yang ada di pusat kota, pengkolan, Jalan Ahmad Yani. Namun, mereka memang anggota Satpol PP Garut tapi status tenaga Sukwan dan kami menyayangkan karena mengatasnamakan dan menggunakan seragam Satpol PP," ujarnya. (AD/Z-7)
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved