Berpose Tiga Jari dengan Ganjar, Bupati Sukoharjo Dinilai Abaikan Netralitas

BUPATI Sukoharjo Etik Suaryani berpose salam tiga jari bersama calon presiden Ganjar Pranowo dinilai mengabaikan prinsip netralitas kepala daerah. Kala itu, Selasa (26/12), Ganjar tengah berkampanye di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Baca juga: Polri Pastikan Netral saat Pemilu 2024

Pengamat politik dari Citra Institute menilai tindakan itu sama saja mengabaikan arahan PDIP kepada kepala daerahnya untuk menjaga netralitas.

"Sangat disayangkan Etik tidak bisa berkomitmen terhadap dirinya sendiri dan arahan partai. Padahal ia selalu berbicara mengenai netralitas kepada staf-stafnya. Apalagi Etik mengabaikan arahan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani," kata Efriza lewat keterangan yang diterima, Rabu (27/12).

Baca juga: Poros Buruh untuk Perubahan Solo Raya Yakin 80% Pekerja Pilih AMIN 

Jika kepala daerah tak bisa menunjukkan netralitasnya, ia khawatir sikap itu aka ditiru staf di bawahnya untuk mendukung pasangan tertentu di Pilpres 2024.

"Yang dikhawatirkan adalah perilaku tidak baik, seperti mengarahkan staf-stafnya langsung maupun tidak secara langsung untuk mendukung Ganjar-Mahfud," ucapnya.

Sikap Etik itu, tandas Efriza, mencerminka sebagai kepala daerah, ia lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

"Sangat disayangkan, Etik mengabaikan nilai-nilai positif yang diarahkan oleh Puan Maharani," ujarnya.

Efriza melanjutkan, meski Etik memang pendukung Ganjar, tetapi arahan Puan Maharani dan partai patut dilakukan.

"Sebab, PDIP ingin menunjukkan komitmen kepala daerahnya untuk terus melayani masyarakatnya," pungkasnya.

Suryani menemani Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkampanye di Sanggar Inklusi Tunas Bangsa di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk bertemu sejumlah murid, dan pendamping.

Dalam kunjungannya, Ganjar sempat melihat fasilitas Sanggar Inklusi, dan masalah yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi adalah status tenaga terapis di Sanggar Inklusi tersebut yang sebelumnya honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, PDIP selalu menekankan nilai netralitas bagi seluruh kepala daerah. Hal itu sempat digaungkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. kala mengkritisi dukungan dari para kepala desa kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya berharap semua elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu berjalan baik, jujur, adil, netral tanpa kita jadi terpecah-pecah," tandas Puan beberapa waktu lalu. (P-3)