Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
UNTUK mencegah potensi konflik jelang Pemilu 2024, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jefri R P Siagian SIK MH meninjau langsung wilayah-wilayah yang rawan konflik jelang pemilu.
Salah satunya meninjau wilayah Perumahanan Bintungan I, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (16/12). Daerah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kampar, Riau.
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Edy Natar jadi Gubernur Definitif Riau
Jefri menyampaikan daerah-daerah perbatasan wilayah sangat berpotensi rawan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas) jelang pemilu.
Apalagi, sebelumnya pernah terjadi konflik sosial masyarakat terkait kegiatan penyaluran hak pilih masyarakat ketika pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara) pada wilayah tersebut.
"Kami dari pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak ingin permasalahan serupa terjadi kembali. Kami meninjau langsung untuk memastikan setiap TPS Kota Pekanbaru sudah diletakkan di wilayah Kota Pekanbaru dan TPS Kabupaten Kampar diletakkan di wilayah Kabupaten Kampar," jelas Jefri.
Baca juga: Jelang Pemilu, Polda Riau Pantau Media Sosial
Jefri mengungkapkan sebelumnya ia sudah mendapatkan laporan bahwa pihak KPU dan Bawaslu sudah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Namun, untuk lebih memastikan, ia didampingi beberapa PJU Polresta Pekanbaru menyambangi langsung wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik jelang Pemilu Damai 2024 yang akan datang.
Ia menyampaikan pihak kepolisian khususnya Polresta Pekanbaru tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya stabilitas harkamtibmas jelang pesta demokrasi.
"Upaya cooling system ini bukan untuk menghambat masyarakat dalam berdemokrasi, tetapi bertujuan menghindari segala bentuk potensi konflik sosial masyarakat di lapangan dan media sosial sehingga tidak menjadi gangguan nyata,” ungkap Jefri.
Baca juga: Polres Simalungun Cek Gudang Logistik Pemilu
Pelaksanaan cooling system dengan meninjau langsung masyarakat itu berjalan aman dan terkendali serta mendapat respons positif dari masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat, Firdaus, mengapresiasi setinggi-tingginya Kapolresta Pekanbaru yang bersedia turun langsung meninjau wilayah tempat tinggal mereka.
Ia berharap kunjungan pihak kepolisian bisa meredam bahkan menghilangkan isu-isu negatif yang beredar di tengah masyarakat jelang Pemilu 2024.
"Kedatangan Kapolresta Pekanbaru ke tempat kami ini semakin menambah rasa aman dan keyakinan sebagai masyarakat bahwa pemilu mendatang pasti aman dan damai," tutup Firdaus. (RO/S-2)
Masyarakat diimbau untuk turut serta melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum di lingkungan mereka.
Dipastikan setiap laporan atau aduan yang diterima akan langsung direspons dan petugas meluncur dalam waktu singkat
Terhadap Said Didu sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian itu statusnya masih sebagai saksi.
Tersangka yang berprofesi sebagai wiraswasta ini merupakan orang suruhan dari seseorang berinisial NE yang saat ini dalam pengejaran.
Kapolda Metro Jaya mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri. Hal itu salah satu cara agar tak menjadi korban TPPO.
Penyidik Polresta Pangkalpinang sudah mengirimkan surah perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved