Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kapolda Kalteng) Irjen Djoko Poerwanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Konflik Sosial (PKS) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Kalteng. Kegiatan itu bertujuan mencegah konflik sosial di wilayah tersebut.
Kapolda menyampaikan konflik sosial merupakan salah satu ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Konflik sosial disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
"Untuk itu diperlukan upaya dalam penanganan dan mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan kita tahu lebih awal, maka kita punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik dan benar," kata Kapolda dalam rapat, dikutip Jumat (15/12).
Baca juga: Petani dan Penyuluh CSA Kalteng Dukung Mentan Optimasi Lahan Rawa
Kapolda mengatakan salah satu upaya pencegahan konflik bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selain itu, upaya penghentian konflik juga bisa dengan membatasi perluasan eskalasi konflik serta pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Dan tentunya dengan melibatkan stakeholder terkait secara bersinergis dan komprehensif," ujar jenderal bintang dua itu.
Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji menambahkan rakor ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas satgas tim terpadu penanganan konflik sosial.
Baca juga: Mentan Dorong Penyuluh Cetak Sawah Baru dan Optimasi Lahan Rawa di Kalteng
Harapannya, kata dia, melalui rakor itu dapat dijadikan untuk saling bertukar informasi.
"Guna meningkatkan kemampuan dalam menangani konflik sosial, sehingga dapat menciptakan kamtibamas yang aman dan damai, khususnya menjelang Pemilu 2024," ungkapnya.
Di akhir, Kabid Humas mengajak seluruh peserta rakor untuk bersama-sama mendukung dan mengawal suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024. Sehingga, pemilu dapat berlangsung dengan baik, jujur, adil, aman, dan damai
Rakor ini digelar di Mapolda Kalteng pada Kamis (14/12). Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran; Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Undang Magupol; dan para pejabat utama Polda serta turut dihadiri sejumlah Forkopimda Kalteng. (Z-1)
Bantuan ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai gotong royong dan rasa persaudaraan yang tertanam kuat sesuai falsafah Huma Betang.
Gubernur menjelaskan, penyaluran akan dilakukan secara proporsional ke tiga provinsi terdampak.
BMKG Kalimantan Tengah (Kalteng) memprakirakan adanya potensi hujan lebat dan petir yang diakibatkan cuaca ekstrem, terutama Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, dan Barito Utara.
KALIMANTAN Tengah (Kalteng) mendapat penghargaan Empowerment of Algriculture & Food Self-Sufficiency dalam Program Lumbung Pangan Nasional pada ajang Indonesia Kita Awards 2025 yang digagas oleh Garuda TV.
WAKIL Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo merespons penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
Rekaman video yang beredar memperlihatkan dua unit alat berat dikerahkan untuk membongkar lantai jembatan yang rusak.
lima rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.
Kemenag meluncurkan Si-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun. Menag Nasaruddin Umar meminta jajarannya agar deteksi konflik tidak hanya dibatasi pada isu agama.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar meluncurkan aplikasi SiRukun atau Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Konflik di masyarakat sering terjadi! Temukan contoh konflik dan cara penyelesaian efektif di artikel ini. Solusi damai untuk harmoni sosial! lihat selengkapnya
Program transmigrasi di Indonesia, yang bertujuan memeratakan pembangunan dan membuka lahan baru, menghadapi kendala serius terkait status tanah dan koordinasi lembaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved