Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat tidak memperpanjang masa darurat sampah di wilayah Bandung Raya. Namun, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mempersilakan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu menerapkan
masa perpanjangan.
"Api di TPA Sarimukti sudah padam. Pemerintah Provinsi tengah melakukan penataan lahan di lokasi. Karena itu, kami tidak memperpanjang masa darurat sampah," ujar Bey, Rabu (25/10).
Namun, lanjut dia, jika melihat kondisi tumpukan sampah, terutama di Kota Bandung, masalah ini belum selesai. "Kami serahkan ke Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan upaya, khususnya memperpanjang masa darurat."
Baca juga: Pemkot Bandung Berencana Perpanjang Masa Darurat Sampah
Bey mengakui sampah masih jadi masalah di Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, karena kebijakan membatasi pembuangan sampah di TPA Sarimukti. Saat ini, Pemprov Jabar melakukan pengurangan pembuangan sampah dari keempat daerah itu sebanyak 50% dari semula.
"Silakan terapkan perpanjangan darurat sampah, tapi harus dengan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan hanya menerapkan darurat, tapi tidak ada langkah-langkah untuk menyelesaikan dan solusinya," tambahnya.Solusi harus ada. "Jangan darurat terus sepanjang masa," tandas Bey.
Di Kota Bandung, dia menyatakan tumpukan sampah yang tidak terangkut terlihat dan sangat kasat mata. "Dari awal sudah saya sampaikan untuk melakukan perbaikan dari hulu, tapi ternyata tidak ada yang dilakukan.
Baca juga: TPA Sarimukti Menuju Operasional Penuh
"Untuk menemukan program dan solusi, Bey mengaku sudah meminta Pemkot Cimahi untuk mereplikasi program pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara untuk Kota Bandung, Bey
mempersilakan mereka mencari solusi terbaiknya.
"Masyarat tidak mau tahu sampah itu urusan pemerintah kabupaten atau provinsi. Mereka tahunya sampah harus terangkut dan tertata rapi," tegasnya. (Z-6)
Pemkot Pekalongan mengatakan sejauh ini sampah masih menjadi persoalan karena masa transisi perubahan dari pengelolaan open dumping menuju pengolahan secara tertutup.
Pemko Padang telah menginstruksikan petugas kebersihan untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah, khususnya di kawasan permukiman, pasar dan pusat kuliner.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Kota Jakarta Utara akan percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.
DLH Kota Banjarmasin akan membangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di sejumlah lokasi, serta menggalakkan kampanye pemilahan sampah.
KLH akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 306 kota/kabupaten dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melakukan pembuangan terbuka pada bulan depan.
Di Indonesia, lanjut dia, total ada 550 TPA, sebanyak 306 atau sekitar 54,44% di antaranya masih menerapkanĀ open dumping.
Menurut Farhan, selain insinerator, Pemkot Bandung juga berharap pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) di Gedebage
Proses ini dapat melibatkan berbagai metode seperti insinerasi (pembakaran langsung), gasifikasi atau pirolisis, dengan tujuan mengurangi volume sampah
MASYARAKAT mengeluhkan tumpukan sampah yang nyaris menutupi badan jalan di Kampung Cijengkol, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
CURAH hujan tinggi selama sepekan terakhir memicu longsor gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Pemprov menyiapkan anggaran Rp200 juta untukĀ memasang kawat bronjong untuk menahan sampah tidak longsor.
Ritasi harian Kota Bandung naik dari 140 menjadi 145 rit per hari selama satu bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved