Bandung Berhasil Kurangi Sampah Hingga 70%

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar) dalam masa darurat sampah hingga 25 Oktober telah mampu melakukan pengurangan sampah hingga 70%. Untuk mempertahankan capaian ini, sistem pelaporan Bandung Waste Management (BWM) akan diintensifkan.

"BWM mulai aktif hari ini, ada tim ahli yang juga membuat kerangka agar aplikasi ini lebih 'worth it',. Karena untuk masa perpanjangan darurat sampah bisa saja dilakukan asalkan Pemkot Bandung memiliki kajian ilmiahnya," kata Penjabat Wali Kota Bnadung, Bambng Tirtoyuliono di Bandung Senin (16/10).

Menurut Bambang, pemkot sepakat kedaruratan ini diperpanjang, namun harus ada kajian ilmiahnya dan pihkanya ingin nantinya mengambil sebuah kebijakan yang didukung oleh ilmiah. 

Baca juga : Pemkot Bandung Minta Perkantoran Kelola Sampah Sendiri

"Saya juga sudah bicara dengan Kepala DLH Provinsi Jabar untuk menambah kuota sampah Kota Bandung," ujarnya.

Bambang menambahkan, hingga 12 Oktober 2023, ada 7.049 ritase atau 29.000 ton sampah yang masih tertahan.

Baca juga : Semua TPS Sampah di Kota Bandung Dalam Kondisi Overload

Jika Kota Bandung bisa mengirim sampah 200 rit per hari ke Sarimukti, berarti dibutuhkan waktu 35 hari untuk menyelesaikan darurat sampah ini. Hasil rekapitulasi pengukuran penimbangan sampah, jumlah sampah organik yang terkumpul 2,5 ton, jumlah sampah daur ulang 2,3 ton.

"Sedangkan jumlah sampah residu 1,9 ton, sehingga pengurangan sampah di Kota Bandung telah tercapai 70,14%. Namun, kita masih dihadapkan beberapa kendala, karena kuota ritase yang tersisa tingga 127 ritase, padahal kita butuh 7.000 rit," ungkapnya.

Ubah perilaku

Ketua Harian Satgas Darurat Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebutkan saat ini, perubahan perilaku masyarakat termasuk para ASN sudah berjalan cukup masif untuk mengurangi sampah di Kota Bandung. Di Pemkot Bandung sudah tidak ada lagi sampah yang dibawa ke luar.

"Di Taman Dewi Sartika ada proses kompos. Pupuknya dijadikan untuk pemeliharaan taman di Balai Kota. Jika sudah terlalu banyak, bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Termasuk kata Ema, sampah anorganik pun sudah dipilah masuk ke bank sampah dan para pengepul. Ia berharap, langkah ini bisa menjadi contoh keteladanan kepada masyarakat. Yang jelas apapun skema pengolahan sampah, disesuaikan dengan wilayah masing-masing. 

Misalnya seperti di Cicendo, Andir, Astanaanyar, Lengkong, Batununggal, Cibeunying Kidul, dan Cibeunying Kaler. Rata-rata kewilayahan menggunakan loseda di perkantoran.

"Sampahnya harus selesai, jangan dibuang ke TPS. Untuk pengolahan anorganik, mereka bekerja sama dengan para pemulung. Seluruh OPD telah ditugaskan untuk bergerak di bidangnya dalam menyelesaikan permasalah sampah. Seperti Dinas Pendidikan, diberikan tugas tambahan untuk bertanggung jawab melahirkan kawasan bebas sampah (KBS) di SD hingga perguruan tinggi. Ini bukan berbicara kewenangan, tapi ini mengenai kewilayahan," tambahnya. (Z-4)