LPDN Ingatkan Pembangunan IKN Harus Selaras dengan Sosial Budaya Setempat

LEMBAGA Perempuan Dayak Nasional (LPDN) mengingatkan pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa selaras dengan sosial budaya masyarakat setempat. Hal terasebut penting untuk diperhatikan agar laju pembangunan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru tersebut tidak akan menggerus atau menghilangkan adat istiadat lokal.

Ketua LPDN Nyelong Inga Simon menegaskan, pihaknya tidak menolak adanya IKN di Bumi Borneo. Namun hendaknya pembangunan IKN tidak menghilangkan atau megesampingkan sosial budaya yang sudah lebih dahulu ada.

"Karena bila hutan itu hilang untuk pembangunan IKN dan malah tidak ada keselarasan dengan adat istiadat lokal maka hilang juga budaya  Dayak," kata Nyelong Inga Simon usai acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemberdayaan Perempuan Dayak Menjaga Kelestarian Hutan dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Gedung Lemhanas RI Jakarta, Kamis (31/8).

Baca juga: Penggunaan APBN untuk IKN Masih Memungkinkan hingga Tahun Depan

Karena itu lanjut Inga, LPDN menyuarakan agar pemerintah memberikan jaminan pada masyarakat setempat bahwa pembangunan IKN bisa tetap selaras dan mampu memfasilitasi sosial budaya Dayak.

Selain itu, Inga juga meminta pemerintah bisa melibatkan perempuan Dayak. Pasalnya perempuan dalam adat istiadat Dayak memegang peranan penting dalan melestarikan lingkungan. "Artinya memberi jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur dengan adanya pembangunan IKN," ujarnya.

Menurut Inga, Majelis Ada Dayak dan LPDN terbuka berdiskusi dengan pemerintah untuk membicarakan usaha-usaha pelestarian adat istiadat setempat ditengah pembangunan IKN. Dengan berdiskusi diharapkan ada pencerahan soal nasib sosial budaya setempat di IKN.

Baca juga: IKN Nusantara Diharapkan Berdampak Positif untuk Infrastruktur Balikpapan

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf mengungkapkan, berkaca pada pengalaman, perkembangan dan pembangunan ibukota di sejumlah negara, umumnya pembangunan akan mengesampikan masyarakat lokal. "Ini tidak boleh terjadi di IKN. Masyarakat lokal jangan jadi penonton," tegas Sonny Keraf.
 
Sonny juga mengingatkan agar program pembangunan IKN bisa serirama dengan upaya forestisasi. Tujuannya aga tercipta keseimbangan alam di tengah isu efek rumah kaca dan perubahan iklim. 

"Dalam kaitan itu, melibatkan perempuan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaiman kodratnya. Termasuk khususnya mendorong perhutanan sosial untuk menjamin hak masyarakat adat setempat, termasuk perempuan, sumber mata pencariannya, konservasinya," tandas Sonny Keraf. (RO/S-3)