Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LEMBAGA Perempuan Dayak Nasional (LPDN) mengingatkan pemerintah agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa selaras dengan sosial budaya masyarakat setempat. Hal terasebut penting untuk diperhatikan agar laju pembangunan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru tersebut tidak akan menggerus atau menghilangkan adat istiadat lokal.
Ketua LPDN Nyelong Inga Simon menegaskan, pihaknya tidak menolak adanya IKN di Bumi Borneo. Namun hendaknya pembangunan IKN tidak menghilangkan atau megesampingkan sosial budaya yang sudah lebih dahulu ada.
"Karena bila hutan itu hilang untuk pembangunan IKN dan malah tidak ada keselarasan dengan adat istiadat lokal maka hilang juga budaya Dayak," kata Nyelong Inga Simon usai acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Pemberdayaan Perempuan Dayak Menjaga Kelestarian Hutan dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Gedung Lemhanas RI Jakarta, Kamis (31/8).
Baca juga: Penggunaan APBN untuk IKN Masih Memungkinkan hingga Tahun Depan
Karena itu lanjut Inga, LPDN menyuarakan agar pemerintah memberikan jaminan pada masyarakat setempat bahwa pembangunan IKN bisa tetap selaras dan mampu memfasilitasi sosial budaya Dayak.
Selain itu, Inga juga meminta pemerintah bisa melibatkan perempuan Dayak. Pasalnya perempuan dalam adat istiadat Dayak memegang peranan penting dalan melestarikan lingkungan. "Artinya memberi jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur dengan adanya pembangunan IKN," ujarnya.
Menurut Inga, Majelis Ada Dayak dan LPDN terbuka berdiskusi dengan pemerintah untuk membicarakan usaha-usaha pelestarian adat istiadat setempat ditengah pembangunan IKN. Dengan berdiskusi diharapkan ada pencerahan soal nasib sosial budaya setempat di IKN.
Baca juga: IKN Nusantara Diharapkan Berdampak Positif untuk Infrastruktur Balikpapan
Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf mengungkapkan, berkaca pada pengalaman, perkembangan dan pembangunan ibukota di sejumlah negara, umumnya pembangunan akan mengesampikan masyarakat lokal. "Ini tidak boleh terjadi di IKN. Masyarakat lokal jangan jadi penonton," tegas Sonny Keraf.
Sonny juga mengingatkan agar program pembangunan IKN bisa serirama dengan upaya forestisasi. Tujuannya aga tercipta keseimbangan alam di tengah isu efek rumah kaca dan perubahan iklim.
"Dalam kaitan itu, melibatkan perempuan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaiman kodratnya. Termasuk khususnya mendorong perhutanan sosial untuk menjamin hak masyarakat adat setempat, termasuk perempuan, sumber mata pencariannya, konservasinya," tandas Sonny Keraf. (RO/S-3)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Andi Rumbrar menunjukkan arti keadilan sosial dengan mengabdi untuk kesetaraan pendidikan anak-anak suku Wano di pedalaman Papua.
Dayak Lebo ini juga dikenal sebagai penjaga hutan.Suku ini hidup dengan nomaden atau berpindah-pindah dan utamanya mendiami sebuah hutan.
Kelestarian desa adat ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi wisatawan baik lokal maupun intenasional untuk mengenal budaya dan tradisi Suku Dayak di Kalimantan
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan, dari Sabang hingga Merauk
Calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengenakan pakaian adat Dayak saat mengikuti kirab budaya Nitilaku di Universitas Gadjah Mada (UGM),
Pemakaian mahkota dan baju kebesaran adat dayak dilakukan oleh Presiden MADN Marthin Billa, di Tanjungselor, Kalimantan Utara, Sabtu (9/12).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved