Refleksi HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Papua

MOMENTUM HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen terbaik untuk masyarakat Papua, bahwa Papua telah melangkah sangat jauh, menjadi lebih maju, dan lebih sejahtera. 

Hari Kemerdekaan RI ini juga hari kemerdekaan rakyat Papua yang juga dijajah oleh bangsa Belanda, dan pada 17 Agustus 1945 dibebaskan para pejuang Papua yang terafiliasi dengan para pejuang Merah Putih di pulau lain. 

"Pengakuan terhadap kedaulatan juga diungkapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyatakan menolak usulan negara-negara Asia Pasifik untuk referendum Papua. PBB mengakui Papua adalah bagian integral dari Indonesia," ujar Dar Edi Yoga, Deputy Secretary General Confederation of the ASEAN Journalists, dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (19/8).

Yoga menambahkan pada 10 September 2019 di New York, AS Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres, untuk membahas situasi perkembangan terakhir di Papua dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
 
Dari hasil pertemuan itu, terungkap fakta penting tentang keputusan yang jelas dan menjadi lebih signifikan dinyatakan bahwa; pertama, PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Papua sebagai bagian Indonesia sudah final berdasarkan Uti Possidetis Juris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.

Kedua, PBB melihat outcome dari pembangunan pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis. 

Terakhir, PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus menerus membuat berita hoaks dan demo anarkistis serta tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat Kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.  

"Pemerintah telah menampilkan peran 'penyeimbang' yang kuat di Papua, bukan hanya prestasi kebijakan luar negeri namun juga prestasi pembangunan yang telah diraih Papua. Apa yang bisa kita lihat di Papua adalah lompatan besar untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan Papua," tambahnya.

Menurut Yoga, tak mungkin Papua dibangun dalam hitungan minggu karena kompleksitas masalah. Jika masyarakat Papua dan dunia mempelajari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, mereka akan menemukan berbagai pencapaian pemerintah Indonesia yang telah merancang berbagai strategi terbaik di Papua.

Mengelola hubungan yang baik antara pemerintah pusat Jakarta dan pemerintah daerah di Papua ke depan, harus mengarah pada dua kesepakatan, yaitu mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan serta mengurangi aksi gangguan keamanan dan aksi terorisme di Papua. "Yakinlah, pemerintah Indonesia selalu memikirkan Papua yang merupakan bagian dari NKRI," pungka Yoga lagi. (RO/O-2)