Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA teknologi modifikasi cuaca (TMC) hujan buatan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang seharusnya dimulai Agustus ini belum dapat dilakukan. Pasalnya, tim TMC Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga kini masih menunggu dukungan armada pesawat dari TNI.
"Kami masih menunggu dukungan armada pesawat dari TNI untuk operasi TMC di Riau. Untuk yang di Kalteng (Kalimantan Tengah) sudah dimulai sejak Selasa (8/8) ini," kata Koordinator Laboratorium TMC BRIN Budi Harsoyo kepada Media Indonesia, Rabu (9/8).
Pesawat cassa 212 TNI AU adalah jenis pesawat yang biasanya digunakan untuk proses pelaksanaan TMC hujan buatan. Menurut Budi, dukungan kesiapan armada pesawat dari TNI sudah dinantikan tim TMC BRIN sejak Juli lalu.
Baca juga: Udara Ibu Kota Kalsel Diselimuti Kabut Asap
Ia mengungkapkan hujan buatan perlu dilakukan pada masa transisi musim hujan dan kemarau. Pasalnya, TMC tidak efektif dilaksanakan pada saat puncak musim kemarau.
"TMC tidak efektif kalau dilakukan saat puncak musim kemarau, karena sudah tidak ada potensi hujannya. Sehingga hasilnya tidak akan optimal," papar Budi.
Baca juga: Atasi Kekeringan, BPBD Klaten Giatkan Penyaluran Bantuan Air Bersih
Ia menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengagendakan pelaksanaan TMC di Sumatra Selatan (Sumsel) dan Jambi. "Sementara dengan Badan Restorasi Gambut dan Magrove (BRGM) kami akan melanjutkan di wilayah Kalsel (Kalimantan Selatan) dan Kalteng," jelasnya.
Sejauh ini, lanjutnya, operasi TMC Karhutla di Riau telah dilakukan dua kali periode yaitu selama 11 hari kegiatan dari 17-27 Mei 2023. Kemudian selama 12 hari dari 28 Mei hingga 9 Juni 2023.
Pada kegiatan pertama terdapat jumlah sorti penyemaian garam sebanyak 13 sorti, bahan semai terpakai sebanyak 10.400 kilogram (Kg), dan jumlah jam terbang selama 25 jam 5 menit dengan total hotspot 1 titik. Kemudian pada kegiatan kedua terdapat jumlah sorti sebanyak 14 sorti, bahan semai terpakai sebanyak 11.200 Kg, jumlah jam terbang selama 28 jam 40 menit, dan total hotspot 3 titik.
Sementara itu, berdasarkan data resmi luas karhutla di Provinsi Riau dari update terakhir di situs www.sipongi.menlhk.go.id telah mencapai 2.120,98 hektare (Ha). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang dioverlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundcheck hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.
Dirincikan luas karhutla Riau di Dumai seluas 738,84 ha, disusul Bengkalis 723,22 ha, Rokan Hilir (Rohil) 245,84 ha, Indragiri Hilir (Inhil) seluas220,49 ha, Kepulauan Meranti 80,64 ha, Kampar 54,09 ha, Siak 21,88 ha, Rokan Hulu (Rohul) 15,19 ha, Pelalawan 10,26 ha, Kuantan Singingi 8,75 ha, dan Pekanbaru seluas 1,78 ha. Sehingga total luas Karhutla Riau telah mencapai 2.120,98 ha. (Z-3)
Hal itu karena serangan Iran ke sejumlah negara tetangganya merupakan respons atas operasi militer AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
PENELITI dari BRIN kembali menambah daftar kekayaan biodiversitas Indonesia dengan mengidentifikasi dua spesies ngengat baru yang berasal dari Papua dan Sulawesi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berupaya mempercepat hilirisasi riset melalui program BRIN Goes to Industry.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
BRIN menjelaskan lubang besar di Aceh Tengah bukan fenomena sinkhole, melainkan longsoran geologi akibat batuan tufa rapuh, hujan lebat, dan faktor gempa bumi.
WILAYAH pesisir Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari abrasi, banjir rob, kenaikan muka air laut, hingga keterbatasan ruang.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved