Badan Pengusahaan Batam tidak Memiliki Data Tanah Panji Gumilang di Pulau Galang

BADAN Pengusahaan Batam (BP Batam) menduga tanah yang diklaim
oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, seluas 145 hektare di Pulau
Galang, sebagai lahan ilegal.

Video yang beredar di media sosial yang menampilkan klaim tersebut tidak terdata di BP Batam. Mereka tidak mengetahui asal-usul tanah
tersebut karena semua tanah di Galang harus memiliki Hak Pengelolaan
Lahan (HPL).

"Sampai saat ini, belum ada HPL yang dikeluarkan untuk daerah tersebut
oleh pihak kami. Oleh karena itu, tidak ada catatan mengenai hal
tersebut di BP Batam," ujar Ariastuty Sirait, Kepala Biro Humas,
Promosi, dan Protokol BP Batam, kepada Media Indonesia, Rabu (26/7).

Dia menjelaskan bahwa status tanah tersebut tidak tercatat di Direktorat Lahan BP Batam. Karena belum ada HPL, Panji Gumilang mungkin mendapatkan informasi tersebut dari pihak lain.

Tuty menekankan bahwa lokasi persis tanah tersebut sudah diketahui, tetapi tanpa HPL. Tidak ada data resmi mengenai tanah tersebut di BP Batam. Selain itu, pihaknya bersama Direktorat Pertanahan sudah memeriksa dan tidak menemukan catatannya.

Video berjudul Ekspedisi Barelang, Batam Rempang dan Galang pada 18 Desember 2020 telah beredar di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Panji Gumilang membahas transaksi terbaru atas
tanah seluas 145 hektare, beserta tambahan lahan hutan lindung.

Panji Gumilang menyatakan transaksi tersebut dilakukan pada 17 Desember 2020, dengan pembayaran awal sebesar 30%. (N-2)