Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LIMA ketua partai politik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemui Wakil Bupati Cianjur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, Tb Mulyana Syahrudin, Kamis (20/7). Mereka bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dan mengungkapkan berbagai aspirasi menjelang Pemilu 2024.
Kelima partai itu yakni PPP, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Bulan Bintang.
"Ini agendanya silaturahmi antarpimpinan partai. Kita berdiskusi soal Cianjur ke depan dan sebentar lagi memasuki tahapan teknis Pileg. Artinya kita menyamakan persepsi dan punya tanggung jawab moral yang sama untuk mewujudkan Pileg yang bermartabat," kata Ketua DPC PBB Kabupaten Cianjur, Wijaya Kusuma Noer.
Baca juga : Sambang Warga, Bupati Klaten Ajak Masyarakat Kembangkan Potensi Lokal
Ada semacam aspirasi yang ingin disampaikan partainon parlemen kepada penyelenggara pemilu. Seperti terus mendorong KPU menjalankan tugas teknis dengan baik dan mendorong Bawaslu melakukan pengawasan dengan baik.
"Kita juga sebagai stakeholder demokrasi di Kabupaten Cianjur mendorong teman-teman yang mungkin mengkhawatirkan jalannya pemilu tidak kondusif," tegasnya.
Baca juga : Advokat Squad, Paksi, PMI, dan Polrestabes Bandung Gelar Donor Darah
Soal ada kemungkinan membentuk koalisi menghadapi Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, Wijaya menegaskan hal itu terlalu prematur untuk dibahas. Pasalnya, saat ini setiap parpol sedang fokus pada persiapan Pileg sebagai 'kendaraan' menuju Pilkada.
"Kita semua start pada titik nol. Artinya, setiap parpol peserta Pemilu punya peluang yang sama untuk jadi pengusung pasangan bupati dan wakilbupati nanti," pungkasnya.
Tak jauh berbeda, hal yang diutarakan Wijaya Kusuma Noer diungkapkan juga tiga ketua parpol lainnya. Mereka yakni Ketua DPC Hanura Aris S Pratama, Ketua DPD Partai Gelora Deni Koswara, serta Ketua DPD Partai Ummat Arief Rahman menyuarakan satu keinginan yakni menjadikan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur Tb Mulyana Syahrudin menambahkan, agenda tersebut lebih kepada silaturahmi antarketua partai peaerta pemilu. Sebelumnya, kata Mulyana, agenda serupa sudah dilakukan juga dengan Partai NasDem.
"Agenda ini diinisasi bersama. Kami sepakat untuk lebih saling mengenal dan berteman lebih akrab lagi. Pada Pileg nanti, masing-masing parpol punya agenda," kata Mulyana.
Mulyana menyadari betul, menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu menjadi bagian dari peran dan tugas parpol. Misalnya saat memasuki masa kampanye Pileg, caleg dari masing-masing partai tentu akan bersinggungan.
"Baik dalam pemasangan atribut atau kemudian dalam sosialisasi. Andaikata hal-hal tersebut tidak dapat diselesaikan di lapangan, tentu ketua partai lah yang harus tampil menyelesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.
Dengan keakraban yang sudah terjalin seperti ini, sebut Mulyana, maka berbagai potensi singgungan yang terjadi di lapangan bisa akan lebih mudah diselesaikan. Para ketua partai pun sepakat, agenda pertemuan seperti itu penting dilakukan sebagai
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved