Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
LIMA ketua partai politik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemui Wakil Bupati Cianjur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, Tb Mulyana Syahrudin, Kamis (20/7). Mereka bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dan mengungkapkan berbagai aspirasi menjelang Pemilu 2024.
Kelima partai itu yakni PPP, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Bulan Bintang.
"Ini agendanya silaturahmi antarpimpinan partai. Kita berdiskusi soal Cianjur ke depan dan sebentar lagi memasuki tahapan teknis Pileg. Artinya kita menyamakan persepsi dan punya tanggung jawab moral yang sama untuk mewujudkan Pileg yang bermartabat," kata Ketua DPC PBB Kabupaten Cianjur, Wijaya Kusuma Noer.
Baca juga : Sambang Warga, Bupati Klaten Ajak Masyarakat Kembangkan Potensi Lokal
Ada semacam aspirasi yang ingin disampaikan partainon parlemen kepada penyelenggara pemilu. Seperti terus mendorong KPU menjalankan tugas teknis dengan baik dan mendorong Bawaslu melakukan pengawasan dengan baik.
"Kita juga sebagai stakeholder demokrasi di Kabupaten Cianjur mendorong teman-teman yang mungkin mengkhawatirkan jalannya pemilu tidak kondusif," tegasnya.
Baca juga : Advokat Squad, Paksi, PMI, dan Polrestabes Bandung Gelar Donor Darah
Soal ada kemungkinan membentuk koalisi menghadapi Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, Wijaya menegaskan hal itu terlalu prematur untuk dibahas. Pasalnya, saat ini setiap parpol sedang fokus pada persiapan Pileg sebagai 'kendaraan' menuju Pilkada.
"Kita semua start pada titik nol. Artinya, setiap parpol peserta Pemilu punya peluang yang sama untuk jadi pengusung pasangan bupati dan wakilbupati nanti," pungkasnya.
Tak jauh berbeda, hal yang diutarakan Wijaya Kusuma Noer diungkapkan juga tiga ketua parpol lainnya. Mereka yakni Ketua DPC Hanura Aris S Pratama, Ketua DPD Partai Gelora Deni Koswara, serta Ketua DPD Partai Ummat Arief Rahman menyuarakan satu keinginan yakni menjadikan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur Tb Mulyana Syahrudin menambahkan, agenda tersebut lebih kepada silaturahmi antarketua partai peaerta pemilu. Sebelumnya, kata Mulyana, agenda serupa sudah dilakukan juga dengan Partai NasDem.
"Agenda ini diinisasi bersama. Kami sepakat untuk lebih saling mengenal dan berteman lebih akrab lagi. Pada Pileg nanti, masing-masing parpol punya agenda," kata Mulyana.
Mulyana menyadari betul, menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu menjadi bagian dari peran dan tugas parpol. Misalnya saat memasuki masa kampanye Pileg, caleg dari masing-masing partai tentu akan bersinggungan.
"Baik dalam pemasangan atribut atau kemudian dalam sosialisasi. Andaikata hal-hal tersebut tidak dapat diselesaikan di lapangan, tentu ketua partai lah yang harus tampil menyelesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.
Dengan keakraban yang sudah terjalin seperti ini, sebut Mulyana, maka berbagai potensi singgungan yang terjadi di lapangan bisa akan lebih mudah diselesaikan. Para ketua partai pun sepakat, agenda pertemuan seperti itu penting dilakukan sebagai
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved