Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LIMA ketua partai politik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemui Wakil Bupati Cianjur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, Tb Mulyana Syahrudin, Kamis (20/7). Mereka bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dan mengungkapkan berbagai aspirasi menjelang Pemilu 2024.
Kelima partai itu yakni PPP, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Bulan Bintang.
"Ini agendanya silaturahmi antarpimpinan partai. Kita berdiskusi soal Cianjur ke depan dan sebentar lagi memasuki tahapan teknis Pileg. Artinya kita menyamakan persepsi dan punya tanggung jawab moral yang sama untuk mewujudkan Pileg yang bermartabat," kata Ketua DPC PBB Kabupaten Cianjur, Wijaya Kusuma Noer.
Baca juga : Sambang Warga, Bupati Klaten Ajak Masyarakat Kembangkan Potensi Lokal
Ada semacam aspirasi yang ingin disampaikan partainon parlemen kepada penyelenggara pemilu. Seperti terus mendorong KPU menjalankan tugas teknis dengan baik dan mendorong Bawaslu melakukan pengawasan dengan baik.
"Kita juga sebagai stakeholder demokrasi di Kabupaten Cianjur mendorong teman-teman yang mungkin mengkhawatirkan jalannya pemilu tidak kondusif," tegasnya.
Baca juga : Advokat Squad, Paksi, PMI, dan Polrestabes Bandung Gelar Donor Darah
Soal ada kemungkinan membentuk koalisi menghadapi Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, Wijaya menegaskan hal itu terlalu prematur untuk dibahas. Pasalnya, saat ini setiap parpol sedang fokus pada persiapan Pileg sebagai 'kendaraan' menuju Pilkada.
"Kita semua start pada titik nol. Artinya, setiap parpol peserta Pemilu punya peluang yang sama untuk jadi pengusung pasangan bupati dan wakilbupati nanti," pungkasnya.
Tak jauh berbeda, hal yang diutarakan Wijaya Kusuma Noer diungkapkan juga tiga ketua parpol lainnya. Mereka yakni Ketua DPC Hanura Aris S Pratama, Ketua DPD Partai Gelora Deni Koswara, serta Ketua DPD Partai Ummat Arief Rahman menyuarakan satu keinginan yakni menjadikan Pemilu yang jurdil dan bermartabat.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur Tb Mulyana Syahrudin menambahkan, agenda tersebut lebih kepada silaturahmi antarketua partai peaerta pemilu. Sebelumnya, kata Mulyana, agenda serupa sudah dilakukan juga dengan Partai NasDem.
"Agenda ini diinisasi bersama. Kami sepakat untuk lebih saling mengenal dan berteman lebih akrab lagi. Pada Pileg nanti, masing-masing parpol punya agenda," kata Mulyana.
Mulyana menyadari betul, menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu menjadi bagian dari peran dan tugas parpol. Misalnya saat memasuki masa kampanye Pileg, caleg dari masing-masing partai tentu akan bersinggungan.
"Baik dalam pemasangan atribut atau kemudian dalam sosialisasi. Andaikata hal-hal tersebut tidak dapat diselesaikan di lapangan, tentu ketua partai lah yang harus tampil menyelesaikan secara kekeluargaan," ujarnya.
Dengan keakraban yang sudah terjalin seperti ini, sebut Mulyana, maka berbagai potensi singgungan yang terjadi di lapangan bisa akan lebih mudah diselesaikan. Para ketua partai pun sepakat, agenda pertemuan seperti itu penting dilakukan sebagai
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belumĀ menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved