Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
UPAYA pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ekstrem masyarakat Papua terus gencar dilaksanakan. Salah satunya melalui program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan.
Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal. Kemenaker mengimplementasikan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak 2021. Selain di Teluk Bintuni, program serupa juga dilakukan di Mimika, Papua Tengah.
"Potensi alam Papua yang melimbah, baik di atas tanah, bawah tanah, laut, dan bawah laut, merupakan modal ekonomi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cw dalam keterangan resminya ketika menghadiri acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Jumat (23/6).
Caswi yang juga kandidat doktor IPB University menegaskan butuh kolaborasi lintas level pemerintah dan lintas stakeholders untuk mengelola potensi SDA itu, terutama mengatasi kemiskinan dan pengangguran. "Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat," tambahnya.
Rembuk kawasan dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bappeda, dan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala-kepala distrik, dan kepala-kepala kampung di Teluk Bintuni, para akademisi dari IPB University, Universitas Negeri Papua, Politeknik Pertanian Papua, pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, GIZ, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat Teluk Bintuni. Kegiatan itu membahas dan menyusun rencana strategis program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan di Teluk Bintuni. Program kolaborasi ini diselenggarakan di tiga kawasan, yaitu kawasan orang asli Papua di Pegunungan Merdey, kawasan orang asli papua di pesisir Masina, dan kawasan masyarakat multikuktural Nusantara di Menimeri.
Rembuk lokal tersebut menghasilkan komitmen bersama, salah satunya gagasan, inisiatif dan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah berjalan selama setahun tahun terakhir, mulai menunjukkan hasil awal yang menggembirakan dan patut dilanjutkan secara konsisten dan terpadu. Kedua, para pihak yang hadir dalam Rembuk Lokal sepakat melanjutkan kerja sama, kolaborasi, saling dukung, koordinasi dan sinergi dari kalangan, yakni pemerintah pusat (terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku dan Papua; Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat, Politeknik Pertanian Provinsi Papua Barat; Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitar, serta lembaga GIZ; membangun rantai pasok (supply chain) secara bertahap dan sistematis untuk produk buah merah, produk laut, pakan ternak, dan aneka produk Kawasan; dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha TKM Kawasan.
Ketiga, program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dari Kemnaker, Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, perlu dikawal secara terpadu oleh semua pihak guna peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dalam suatu kawasan. Keempat, kelompok dan warga masyarakat yang terlibat dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan sepakat ikut mengawal keberlanjutan program, serta saling bahu-membahu dan memahami bila terjadi kesulitan, serta hambatan dalam pelaksanaan program. Kelima, para pihak sepakat menyusun rencana strategis pengembangan kawasan di Kawasan Orang Asli Papua (OAP) Kawasan Pegunungan Merdey, OAP Kawasan Pesisir Masina, dan Masyarakat Kawasan Multikultur Nusantara Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders. (Ant/Z-2)
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, mayoritas masyarakat merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan selama tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
Kalau ada yang mengatakan lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir kita harus introspeksi kolektif. Jangan sampai kita kufur nikmat.
Pemprov DKI Jakarta buka suara soal polemik terkait job fair yang diduga hanya sekadar formalitas karena diminta oleh pemerintah.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi kericuhan yang terjadi dalam acara Job Fair 'Bekasi Pasti Kerja' yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved