Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
UPAYA pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ekstrem masyarakat Papua terus gencar dilaksanakan. Salah satunya melalui program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan.
Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal. Kemenaker mengimplementasikan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak 2021. Selain di Teluk Bintuni, program serupa juga dilakukan di Mimika, Papua Tengah.
"Potensi alam Papua yang melimbah, baik di atas tanah, bawah tanah, laut, dan bawah laut, merupakan modal ekonomi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cw dalam keterangan resminya ketika menghadiri acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Jumat (23/6).
Caswi yang juga kandidat doktor IPB University menegaskan butuh kolaborasi lintas level pemerintah dan lintas stakeholders untuk mengelola potensi SDA itu, terutama mengatasi kemiskinan dan pengangguran. "Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO, dan kelompok-kelompok masyarakat," tambahnya.
Rembuk kawasan dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bappeda, dan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala-kepala distrik, dan kepala-kepala kampung di Teluk Bintuni, para akademisi dari IPB University, Universitas Negeri Papua, Politeknik Pertanian Papua, pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, GIZ, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat Teluk Bintuni. Kegiatan itu membahas dan menyusun rencana strategis program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan di Teluk Bintuni. Program kolaborasi ini diselenggarakan di tiga kawasan, yaitu kawasan orang asli Papua di Pegunungan Merdey, kawasan orang asli papua di pesisir Masina, dan kawasan masyarakat multikuktural Nusantara di Menimeri.
Rembuk lokal tersebut menghasilkan komitmen bersama, salah satunya gagasan, inisiatif dan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah berjalan selama setahun tahun terakhir, mulai menunjukkan hasil awal yang menggembirakan dan patut dilanjutkan secara konsisten dan terpadu. Kedua, para pihak yang hadir dalam Rembuk Lokal sepakat melanjutkan kerja sama, kolaborasi, saling dukung, koordinasi dan sinergi dari kalangan, yakni pemerintah pusat (terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku dan Papua; Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat, Politeknik Pertanian Provinsi Papua Barat; Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitar, serta lembaga GIZ; membangun rantai pasok (supply chain) secara bertahap dan sistematis untuk produk buah merah, produk laut, pakan ternak, dan aneka produk Kawasan; dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha TKM Kawasan.
Ketiga, program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan dari Kemnaker, Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, perlu dikawal secara terpadu oleh semua pihak guna peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dalam suatu kawasan. Keempat, kelompok dan warga masyarakat yang terlibat dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan sepakat ikut mengawal keberlanjutan program, serta saling bahu-membahu dan memahami bila terjadi kesulitan, serta hambatan dalam pelaksanaan program. Kelima, para pihak sepakat menyusun rencana strategis pengembangan kawasan di Kawasan Orang Asli Papua (OAP) Kawasan Pegunungan Merdey, OAP Kawasan Pesisir Masina, dan Masyarakat Kawasan Multikultur Nusantara Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders. (Ant/Z-2)
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa Indonesia memiliki budaya merantau.
Prof. Stella Christie mengatakan pendidikan tinggi harus menjadi kunci pertumbuhan ekonomi bangsa dengan menciptakan lapangan kerja dan inovasi.
Menurut Yassierli, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka struktur perekonomian nasional perlu dibenahi secara fundamental.
Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, mayoritas masyarakat merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan selama tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved