Jelang Pemilu 2024, BSKDN: Daerah Harus Jamin Ketersediaan Anggaran dan Netralitas ASN

MENNJELANG Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan ketersediaan anggaran dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam acara Kajian Strategis yang mengusung tema "Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024". Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kemayoran, Kamis, 22 Juni 2024. 

Yusharto menjelaskan, kesuksesan Pemilu 2024 memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa. Hal itu mulai dari penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Baca juga : HUT ke-496 DKI Jakarta, Kemendagri Apresiasi Peran Jakarta Sukseskan Perpindahan IKN

"Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang," terangnya. 

Sementara itu, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Kemudian media atau pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Non-Governmental Organization (NGO), dan masyarakat diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai. 

Baca juga : Mendagri Minta Bupati Bangkitkan Sektor UMKM dan Swasta

"Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi  yang timbul akibat politik elektoral," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, hadir Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim sebagai narasumber. Dia mengatakan, kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 ditentukan oleh beragam faktor. 

Salah satumya sikap anti politik uang yang ditunjukkan masyarakat dan integritas partai politik yang baik. (RO/Z-5)