Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditahan sebagai
tersangka kasus korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) oleh Kejaksaan Agung.
Menanggapi kasus tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa
Barat, Rajiv mengaku tidak merasakan adanya pengaruh usai Sekjen Partai NasDem itu tersandung hukum.
Menurut Rajiv, dirinya masih mendapat sambutan hangat saat bersilaturahmi bersama masyarakat yang digelar di Abadi Hash Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (18/5).
Ribuan masyarakat dari wilayah Bandung Barat antusias hadir mengikuti
rangkaian acara mulai dari senam sehat, konser musik, hingga bazar UMKM. "Saya enggak merasakan itu terdampak, buktinya saya turun tetap ramai saja, itu kan konteksnya berbeda," ucap Rajiv.
Begitu juga terhadap elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Partai NasDem pada Pemilu 2024. Malah sebaliknya, lanjut Rajiv, yang dirugikan justru pemerintah menginggat Johnny G Plate adalah bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo.
"Tidak ada pengaruhnya. Itu kan lain urusannya. Harusnya yang berdampak
penilaian terhadap pemerintah. Ini kan kita melanjutkan 2024, jadi gak ada urusannya," kata bacaleg DPR RI dari Partai NasDem Dapil Jabar II itu.
Rajiv sangat optimis Partai NasDem akan meraih hasil maksimal pada Pemilu 2024 dengan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berbuat hal nyata yang langsung bisa dirasakan semua.
"Iya harus optimis, masa pesimis. Kalau kitanya pesimis, gimana rakyatnya. Kita kan gak usah janji-janji yang penting banyak berbuat untuk masyarakat. Harapannya supaya masyarakat tahu kalau Partai NasDem mengutamakan kemanusiaan, sosial," tambah Rajiv. (N-2)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved