Menteri Desa Nyatakan Program Transmigrasi masih Dibutuhkan

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan, hingga saat ini daftar tunggu calon transmigran dari Jawa dan Bali berjumlah  ebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK). Namun, pihaknya belum mengirimkan mereka karena adanya perbaikan desain program.

"Artinya program transmigrasi masih dibutuhkan. Namun kita ingin menyiapkan  program sebaik mungkin," ungkapnya di Grha Sabha Pramana Kampus Universitas Gadjah Mada, Selasa (16/5).

Ia menyebut, transmigrasi bukan semata-mata memindahkan penduduk, melainkan perlu dipersiapkan sedemikian rupa, perlu perubahan UU dan perubahan peraturan di bawah UU soal kepemilikan lahan secara komunal.

Perubahan peraturan soal kepemilikan lahan secara komunal ini akan
menjadikan warga transmigran tidak bisa lagi menjual lahan seenaknya atau melepaskan lahan tersebut ke orang lain. Bahkan, warga transmigran
dimungkinkan bisa memiliki lahan hingga  3 hektare dalam bentuk kepemilikan komunal.

Lahan tidak mungkin dijual atau dilepaskan sehingga eksistensi kawasan
transmigrasi tetap bertahan. "Dulu program transmigrasi simbolnya cangkul dan sabit, namun sekarang dengan traktor. Dulu lahan diberikan dua hektare tapi dimungkinkan bisa tiga hektare pada setiap KK, namun bersifat komunal," ungkapnya.

Transmigrasi modern

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus Anggota Tim Ahli penyusunan naskah akademik perubahan UU bidang ketransmigrasian, Prof Suratman mengatakan kepemilikan lahan komunal di wilayah transmigran dalam rangka meningkatkan sumber daya lokal dan peningkatan kualitas SDM warga transmigran.

"Kita ingin menginisiasi adanya kawasan transmigrasi modern untuk
melahirkan pelaku ekonomi kreatif dengan adanya komunitas usaha lokal,
penguatan pasar lokal dengan jejaring yang lebih luas," katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutan yang
dibacakan Asisten Setda DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yuna Pancawati, menuturkan program transmigrasi dapat memperteguh semangat kebangsaan dan meningkatkan perekonomian warga transmigrasi.

"Bagi daerah asal, transmigrasi merupakan salah satu upaya mengurangi dampak tekanan kependudukan, membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja. Bagi daerah, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi pesat, meningkatkan daya saing daerah guna meningkatkan daya saing nasional," tandasnya.

Selasa (16/5), Rakornas Transmigrasi Tahun 2023 digelar di Kampus UGM. Rapat ini menjadi momentum dalam penyusunan RPJM dan RPJP Nasional bidang ketransmigrasian. (N-2)