Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
TOKOH agama Pendeta Dorman Wandikbo melontarkan dugaannya soal adanya diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi di Papua. Hal itu diungkapkannya dalam debat publik yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih.
Pendeta Dorman mencontohkan kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang diduga terjadi diskriminasi. Karena dalam kasus korupsi lainnya, khususnya yang terkait dengan orang asli Papua, tersangka bisa langsung ditangkap.
“Contoh konkretnya ialah dalam kasus Plt Bupati Mimika. Mengapa gugatan terhadap orang Papua yang terjadi dalam jumlah besar justru menjadi korban hukum,” ujarnya.
Kenapa korban hukum? "Karena ada kepentingan. Terus informasinya tidak sempurna. Tapi non Papua populer di sini. Seperti di Mimika misalnya,” lanjutnya.
Menurutnya, penindakan itu harus nyata dan seadil-adilnya agar masyarakat Papua bisa percaya bahwa hukum itu ada untuk masyarakat adat.
“Segera keluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa agar orang Papua merasa semua orang sama,” katanya.
Selain menghadirkan Pdt Dorman Wandikbo yang juga Presiden Gereja Injili di Indonesia serta Presiden Sinode Kemah Injil (Kingmi) Pdt Benny Giyai, debat publik juga menghadirkan pengacara Josner Simanjuntak sebagai narasumber.
Menurut Josner, ada kejanggalan dalam penanganan kasus korupsi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum.
“Ini aneh dan pelajaran hukum yang buruk untuk mengajarkan kepada masyarakat, khususnya orang Papua, bahwa hukum itu tidak adil. Kami berharap, berdasarkan pembahasan ini, penegakan hukum di Papua khususnya dalam kasus korupsi dapat dilaksanakan seadil-adilnya,” pungkasnya. (N-2)
Pemerintah akan menargetkan pembuatan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Budi enggan memerinci nama-nama orang yang sudah dimintai keterangan dalam perkara ini. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita lebih dari 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved