Kelompok Cipayung Samarinda Gelar Diskusi, Dukung Pembangunan IKN

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat perhatian dari sejumlah mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur. Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, akhir pekan lalu, (Sabtu, 15/4) menggelar pertemuan dan diskusi.

Kelompok Cipayung Kota Samarinda itu menyelenggarakan diskusi dengan tema : IKN dalam Perspektif Mahasiswa. Acara digelar di salah satu kedai kopi di Samarinda.

Sejumlah narasumber dihadirkan. Di antaranya Ronny Hidayatullah (Ketua Umum HMI Samarinda), Mujahid (Demisioner DPC GMNI 2020-2022), Yohanes Gunadi Karmon (Ketua Umum PMKRI Samarinda) dan Aji Songge, Ketua Panitia.

Aji Songge mengungkapkan kegiatan ini merupakan kegiatan safari dari kelompok Cipayung dalam mengawal isu pembangunan IKN. "Kami menginisiasi kegiatan diskusi untuk mengambil bagian dari proses pembangunan IKN."

Pada kesempatan itu, Ronny Hidayatullah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Samarinda, mengungkapkan sampai sekarang pemindahan IKN belum disikapi pemuda dengan langkah kongkrit untuk mengawal pada sejumlah aspek, terutama di sekitar wilayah IKN.

"Kondisi itulah yang perlu kita diskusikan. HMI Samarinda sendiri berkomitmen memperjuangkan aspek kehidupan masyarakat pasca-pemindahan
IKN," tambahnya.

Dia menambahkan pemuda di Kaltim harus berperan dalam mengisi ruang-ruang yang ada dalam pembangunan IKN, seperti ketenagakerjaan hingga kontribusi bisnis lainnya. "Kami melihat sejumlah investor asing seakan mendapat karpet merah untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN."

Selanjutnya, kritik dia, dalam perekrutan jabatan di Badan Otorita IKN, juga sangat minim representasi dari masyarakat lokal Kaltim. "Untuk mendapatkan solusi atas situasi tersebut, kami Kelompok Cipayung mencoba akan konsisten untuk mengadakan diskusi terkait pembangunan IKN. Pasalnya, sampai hari ini, kami lohat masih sangat minim antusias pemuda untuk berdiskusi tentang pembangunan IKN."

Pemuda pelopor

Di sisi lain, Mujahid, tokoh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menilai diskusi tentang IKN sangat perlu dilakukan mahasiswa. "Ruang, ide, atau gagasan seperti ini yang perlu dikawal oleh para pemuda Kaltim, karena ruang transparansi perlu dikawal dan terus dijaga oleh para pemuda."

Dengan pemindahan IKN di Kaltim, lanjutnya, banyak segmen yang perlu dikritisi dan jadi perhatian karena sekarang ini Kaltim menjadi representasi dari Indonesia.

"Untuk itu anak-anak muda harus menjadi pelopor dalam menyampaikan gagasan atau pemikiran yang mewakili keluhan maupun keresahan masyarakat," jelasnya.

Dia juga melihat, terkait IKN, atensi publik lebih banyak mengarah ke sektor politik, hukum dan ekonomi. Sementara terkait aspek humaniora sangat kurang.

"Padahal, kita dapat melihat berbagai permasalahan sosial masyarakat yang terjadi akibat pemindahan IKN. Hal ini perlu didorong agar emerintah memiliki desain secara sosiologis terlebih targetnya pada 2024 nanti pemerintahan akan pindah ke Kaltim," tambah Mujahid.

Karena itu, GMNI Samarinda merekomendasikan agar ada grand design ke depan setelah adanya pemindahan IKN ke Kaltim, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan dinamika kehidupan masyarakat mengingat akan banyak masyarakat yang berdatangan ke Kaltim.

"Berkaca pada kasus DKI Jakarta, penduduknya melonjak 5 kali lipat. Ini juga harus jadi pertimbangan bagi Kaltim," lanjutnya.

Untuk itu, dia mengusulkan agar pemerintah dan otorita IKN mempersiapkan mitigasi menghadapi ancaman ledakan penduduk. "Berbagai potensi ancaman akan berdatangan apabila terjadi ledakan penduduk. Di antaranya kriminalitas, kebutuhan pemukiman warga, dan lain sebagainya.

Percepatan pembangunan

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Samarinda Yohanes Gunadi Karmon melihat IKN akan membawa dampak positif dan negatif bagi Kaltim.

"Tujuan IKN sangat baik, upaya untuk keluar dari Jawa sentris. Tapi, hal itu harus diimbangi dengan penuntasan masalah sosial dan hukum yang harus clear," jelasnya.

Pembangunan IKN telah mencapai 30%, lanjut dia, yang berarti pemerintah serius mempercepat pemindahan IKN. "Kita semua berharap perpindahan ini akan menjadi stimulan percepatan pembangunan di seluruh Kaltim. Paslanya, kita bisa lihat kerusakan jalan dan infrastruktur di provinsi ini sudah banyak dikeluhkan warga."

Yohanes menambahkan, pemerintah daerah harus menyiapkan warga lokal untuk menerima kedatangan warga luar. "Jangan sampai warga lokal tidak berkontribusi dalam pembangunan IKN."

Saat ini, tambahnya, sejumlah wilayah di Kaltim sudah rusak akbiat pertambangan. Akibatnya, posisi Kalimantan sebagai paru-paru dunia bisa bergerser.

"Banyaknya pertambangan juga akan mengurangi ketahanan pangan Kaltim. Kami sepakat dan mendukung Pemkot Samarinda yang menargetkan kegiatan pertambangan harus dihentikan pada 2026," tandasnya.

Yohanes pun sepakat Kelompok Cipayung harus mengawal pembangunan IKN agar sesuai dengan harapan dan kelanjutan masyarakat Kaltim. (N-2)