Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEBANYAK 2.155 guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) kategori
II dan nonkategori II Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menerima
peningkatan kesejahteraan dengan nilai total Rp4.129.440.000.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Klaten
Sri Mulyani di Aula SMPN 2 Klaten, Rabu (12/4).
Turut hadir pada acara itu ialah Sekda Jajang Prihono, Asisten I Jaka Purwanto, Asisten III Surti Hartini, dan Kepala Dinas Pendidikan Klaten Titin Widiyarsih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Titin Widiyarsih melaporkan
GTT/PTT nonkategori II dengan masa kerja 1-3 tahun menerima peningkatan
kesejahteraan per bulan Rp330.000, masa kerja 4-6 tahun Rp400.000, masa
kerja 7-9 tahun Rp450.000, masa kerja 10-12 tahun Rp500.000, dan masa
kerja 13 tahun ke atas Rp550.000, sedangkan GTT/PTT kategori II
Rp1.000.000 per bulan.
"Peningkatan kesejahteraan yang dibayarkan kepada 2.155 GTT/PTT ketegori II dan nonkategori II Kabupaten Klaten untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2023, dengan total anggaran Rp4.129.440.000. Anggaran peningkatan kesejahteraan GTT/PTT dari APBD Kabupaten Klaten 2023," jelasnya.
Bupati Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, GTT/PTT merupakan
komponen yang turut menentukan bagi keberhasilan bidang pendidikan.
Walaupun statusnya tidak tetap, tetapi peran maupun tugas dan tanggung
jawabnya sama dengan guru dan
pegawai tetap.
Kenyataan di lapangan, GTT/PTT menunjukkan kinerja dan semangat kerja
yang baik. Namun, di sisi lain ada anggapan bahwa kesejahteraan GTT/PTT
kurang mendapat perhatian. Sehingga, seakan muncul kesenjangan antara
guru negeri dan GTT/PTT.
"Karena itu, pada kesempatan ini saya serahkan secara simbolis
peningkatan kesejahteraan kepada 2.155 GTT/PTT kategori II dan
nonkategori II, dengan total anggaran Rp4.129.440.000. Ini wujud
perhatian pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten
Klaten," pungkasnya. (N-2)
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada JumatĀ (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved