GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo pada kegiatan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3).
Penghargaan diberikan atas kinerja keuangan Pemprov Lampung pada tahun anggaran 2022, karena menduduki posisi tertinggi pertama untuk Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2022, dengan realisasi anggaran sebesar 97.25%.
Angka tersebut lebih tinggi dari Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96.68%, Jawa Barat sebesar 96.44%, Kalimantan Barat 95.54%, dan Jawa Tengah 95.14%.
Wamendagri John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan percepatan penyerapan realisasi APBD untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik," ucap Wamen.
Dia berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
"Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun anggaran 2022 semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara," ungkapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, mengatakan ada dua agenda utama pada kegiatan yang diselenggarakan Kemendagri. Yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah terkait realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Agenda kedua adalah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023.
Pada Rakor tersebut, Kemendagri menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, lembaga, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Ketua BPK, Pimpinan KPK, kepala BPKP, Kepala LKPP Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Bareskrim dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. (N-2)
