Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mulai melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Kegiatan coklit serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia berlangsung selama sebulan mulai 12 Februari 2023.
Pada hari pertama tahapan pencocokan dan penelitian, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), didampingi Komisioner KPU Bandung Barat serta petugas panwas melakukan coklit di rumah Ketua DPRD Bandung Barat, Rismanto. Ketua KPU Bandung Barat, Adie Saputro mengatakan, dalam kegiatan penelitian dan pencocokan data pemilih untuk Pemilu 2024 pihaknya menerjunkan sebanyak 5.088 pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara.
Dalam tugasnya, Pantarlih akan melakukan pencocokan data pemilih, serta mendata masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih namun belum tercatat dalam Formulir A-Daftar Pemilih. Di samping itu, juga mencoret pemilih jika ditemukan tidak memenuhi syarat.
"Petugas Pantarlih ini sudah ditetapkan oleh PPS pada tanggal 11 Februari yang akan melaksanakan coklit untuk penelitian dan pencocokan data pemilih. Data tersebut kami dapatkan dari data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri," kata Adie di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (12/2).
Petugas Pantarlih akan mendatangi setiap rumah warga untuk meminta informasi terkait identitas kependudukan keluarga. Agar mempermudah petugas, warga sebaiknya menyiapkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta bukti dukung lainnya.
"Petugas ini tersebar di seluruh kecamatan, desa dan di TPS-TPS, mereka melaksanakan tugas lapangan door to door pencocokan meneliti data administrasi, baik itu data DP4 yang kemudian dicocokkan dengan KTP-el, KK sehingga kalau ada yang meninggal, nanti data yang ada dicoret," ujarnya.
Setiap warga yang sudah dicoklit akan menerima tanda bukti berupa lembaran berisi nama-nama penghuni rumah yang berhak menggunakan hak pilihnya. Pada akhir proses, petugas menempelkan stiker data pemilih di setiap rumah yang sudah dikunjungi petugas Pantarlih.
Ketua DPRD Bandung Barat, Rismanto mengapresiasi gerak cepat KPU dan Pantarlih dalam membantu menyukseskan tahapan Pemilu 2024. "Setelah dilantik langsung melaksanakan coklit, artinya kesiapsiagaan dari jajaran penyelenggara Pemilu termasuk pengawasnya ini sangat luar biasa sigap," ucap Rismanto.
Pihaknya berharap proses ini berjalan dengan baik dan semua pihak bisa saling support karena proses ini adalah salah satu tahapan penting Pemilu. "Tentu saja kita semua berharap tidak hanya dalam prosesnya tapi juga dalam pelaksanaannya dan setelahnya berjalan dengan lancar, demokratis, adil dan sebaik-baiknya," jelasnya. (OL-15)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved