Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PETANI Tebu Bersatu (Petebu) menyelami aspirasi kalangan petani tebu di wilayah Lampung Tengah (Lamteng) melalui silaturahmi dan sarasehan bertajuk "Meningkatkan Peran Serta Petebu Lampung Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional", Sabtu (28/1/2023).
Ratusan peserta berasal dari tujuh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sepakat untuk menjadi bagian dari wadah Petebu. Agenda tersebut berlangsung di Lapangan Palapa Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petebu Lampung, Sudirman mengatakan, digelarnya sarasehan ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami para petani tebu, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.
"Jadi, acara ini untuk menggali aspirasi petani tebu di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lampung Tengah demi mendorong percepatan swasembada gula nasional serta mendukung kedaulatan pangan nasional," kata Sudirman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah tahun 2022, lahan tebu di daerah tersebut mencapai 10.183 hektare dengan produksi 65.246 ton per tahun.
Lahan pertanian tebu tersebut tersebar di tujuh kecamatan yang menjadi penyangga bagi operasional Pabrik Gula (PG) di sekitarnya, yakni PG Gunung Madu dan PG Gula Putih Mataram, baik melalui program kemitraan pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) milik PG atau pengelolaan lahan Tebu Rakyat (TR) mandiri.
Sudirman menyebut, tingginya produksi gula dan tebu tak sejalan dengan kesejahteraan para petani tebu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami para petani tebu di Kabupaten Lampung Tengah.
Misalnya, sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, bantuan ratoon, penyediaan alat mekanisasi, serta rendahnya rendemen tebu sekitar 5,96 persen 2022 jika dibandingkan dengan 2021 mencapai 7 persen.
"Lalu masalah harga, kalau ikut kemitraan itu panen di bulan 4 pembayaran nya bisa di bulan 11. Satu hal lagi, petani tebu disini itu jual nya harus ke perusahaan, sedangkan kalau jualnya ke PG petani dibebani ppn 10 persen. Harapannya lewat sarasehan Petebu bisa menjembatani persoalan tadi," jelas Sudirman.
Dalam hal ini, Sudirman meminta kepada para petani tebu untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui sebuah wadah, yakni Petebu. Hasil dari Sarasehan ini akan ditindaklanjuti dan diserahkan oleh sukarelawan pendukung Ganjar tersebut kepada pemangku kepentingan masing-masing wilayah.
Acara ini merupakan agenda ke-11 yang dilakukan Petebu. Sebelumnya, mereka menggelar sarasehan ke sepuluh wilayah lain seperti Kertosono Jatim, Karanganyar Jateng, Way Kanan Lampung, Palembang Sumsel, Dompu NTB, Majalengka Jabar, Takalar Sulsel, Deli Serdang Sumut, Madiun Jatim, dan Subang Jabar.
Sekadar informasi, Petebu juga melantik kepengurusan DPW Lampung dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Tengah sebagai perpanjangan tangan dalam menyerap aspirasi petani tebu. Selain itu, Petebu juga mendistribusikan bantuan sosial berupa sembako secara dor to dor kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. (OL-13)
Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat upaya swasembada gula nasional melalui penguatan pengembangan tebu rakyat.
Potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan krisis.
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Pemerintah meningkatkan produktivitas tebu lewat pengadaan bibit yang disebut mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat upaya strategis untuk meningkatkan produksi gula nasional.
Amran menjelaskan, kadar rendemen tebu menjadi kunci peningkatan produktivitas.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved