Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PANITIA Pemugutan Suara (PPS) Pemilu 2024 se-Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua KPU Kabupaten
Klaten, Kartika Sari Handayani, Selasa (24/1).
Pelantikan PPS berlangsung di Ghra Bung Karno, Buntalan, Klaten Tengah,
dengan dihadiri Bupati Sri Mulyani, Wakil Bupati Yoga Hardaya, Ketua
DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, dan Forkopimda Klaten.
Usai pelantikan, PPS Pemilu 2024 Kabupaten Klaten diberikan pembekalan
oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro secara zoom meeting, serta dari Komisioner KPU Kabupaten Klaten.
Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, menyebut 1.203
anggota PPS se-Kabupaten Klaten dari 401 desa/kelurahan. Mereka akan
bertugas selama 15 bulan mulai 24 Januari 2023.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji PPS Pemilu 2024, adalah merupakan tahapan
penting untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pembentukan panitia di tingkat desa (PPS) sangat penting demi suksesnya
pelaksanaan Pemilu 2024. Pun, tanggung jawab yang diemban PPS, tentu
telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, maka
penyelenggara pemilu termasuk PPS harus didukung personel yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Namun, Sri Mulyani meyakini bahwa anggota PPS terpilih akan mampu
mengatasi tanggung jawab yang diembannya. Karena, mereka telah memiliki
pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.
Pengalaman inilah yang menjadi modal berharga bagi terwujudnya Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah 2024 yang sukses dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap segenap anggota PPS segera melakukan koordinasi secara
vertikal maupun horisontal, atau kepada jajaran pemerintah dan sesama
penyelenggara pemilu di wilayahnya," pungkasnya. (N-2)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved