Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PANITIA Pemugutan Suara (PPS) Pemilu 2024 se-Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua KPU Kabupaten
Klaten, Kartika Sari Handayani, Selasa (24/1).
Pelantikan PPS berlangsung di Ghra Bung Karno, Buntalan, Klaten Tengah,
dengan dihadiri Bupati Sri Mulyani, Wakil Bupati Yoga Hardaya, Ketua
DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, dan Forkopimda Klaten.
Usai pelantikan, PPS Pemilu 2024 Kabupaten Klaten diberikan pembekalan
oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro secara zoom meeting, serta dari Komisioner KPU Kabupaten Klaten.
Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, menyebut 1.203
anggota PPS se-Kabupaten Klaten dari 401 desa/kelurahan. Mereka akan
bertugas selama 15 bulan mulai 24 Januari 2023.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji PPS Pemilu 2024, adalah merupakan tahapan
penting untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pembentukan panitia di tingkat desa (PPS) sangat penting demi suksesnya
pelaksanaan Pemilu 2024. Pun, tanggung jawab yang diemban PPS, tentu
telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, maka
penyelenggara pemilu termasuk PPS harus didukung personel yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Namun, Sri Mulyani meyakini bahwa anggota PPS terpilih akan mampu
mengatasi tanggung jawab yang diembannya. Karena, mereka telah memiliki
pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.
Pengalaman inilah yang menjadi modal berharga bagi terwujudnya Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah 2024 yang sukses dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap segenap anggota PPS segera melakukan koordinasi secara
vertikal maupun horisontal, atau kepada jajaran pemerintah dan sesama
penyelenggara pemilu di wilayahnya," pungkasnya. (N-2)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved