Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PANITIA Pemugutan Suara (PPS) Pemilu 2024 se-Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua KPU Kabupaten
Klaten, Kartika Sari Handayani, Selasa (24/1).
Pelantikan PPS berlangsung di Ghra Bung Karno, Buntalan, Klaten Tengah,
dengan dihadiri Bupati Sri Mulyani, Wakil Bupati Yoga Hardaya, Ketua
DPRD Hamenang Wajar Ismoyo, dan Forkopimda Klaten.
Usai pelantikan, PPS Pemilu 2024 Kabupaten Klaten diberikan pembekalan
oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro secara zoom meeting, serta dari Komisioner KPU Kabupaten Klaten.
Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, menyebut 1.203
anggota PPS se-Kabupaten Klaten dari 401 desa/kelurahan. Mereka akan
bertugas selama 15 bulan mulai 24 Januari 2023.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengatakan pelantikan dan
pengambilan sumpah/janji PPS Pemilu 2024, adalah merupakan tahapan
penting untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pembentukan panitia di tingkat desa (PPS) sangat penting demi suksesnya
pelaksanaan Pemilu 2024. Pun, tanggung jawab yang diemban PPS, tentu
telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban cukup berat, maka
penyelenggara pemilu termasuk PPS harus didukung personel yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Namun, Sri Mulyani meyakini bahwa anggota PPS terpilih akan mampu
mengatasi tanggung jawab yang diembannya. Karena, mereka telah memiliki
pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.
Pengalaman inilah yang menjadi modal berharga bagi terwujudnya Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah 2024 yang sukses dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya berharap segenap anggota PPS segera melakukan koordinasi secara
vertikal maupun horisontal, atau kepada jajaran pemerintah dan sesama
penyelenggara pemilu di wilayahnya," pungkasnya. (N-2)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved