Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis penduduk miskin di daerah itu bertambah sebanyak 17,6 ribu orang atau 0,18% poin antara Maret sampai September 2022.
Dengan penambahan itu, jumlah penduduk miskin di NTT per September sebanyak 1,15 juta orang atau 20,23%. Akan tetapi, jika dibandingkan penduduk miskin per September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 mengalami penurunan sebesar 0,21% poin.
"Persentase penduduk miskin turun (0,12%), tetapi jumlahnya meningkat itu disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk totalnya lebih cepat dari pertumbuhan jumlah penduduk miskinnya," kata Kepala Bidang Statistisi Ahli Madya BPS NTT, Indra Achmad Sofian Sour, Selasa (17/1).
Indra menyebut dua penyebab bertambahnya penduduk miskin di NTT yakni inflasi dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022.
BPS mencatat Inflasi Maret-September 2022 mencapai 3,88%, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 0,70%.
Selain itu, secara q to q, ekonomi NTT pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 1,37%. Angka ini lebih rendah dibanding capaian pada triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 6,31%.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 1,09%. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2022 yang sebesar 5,12%.
Begitu juga tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,54% atau turun sebesar 0,23 persen poin dibandingkan Agustus 2021 (3,77%).
Faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan, tambah Indra, yaitu proporsi pekerja penuh pada Agustus 2021 sebesar 52,44 persen atau meningkat dibandingkan Agustus 2021 (46,14%), serta pemberian kompensasi atas penyesuaian harga BBM berupa kenaikan bansos sebesar Rp150 ribu per bulan; subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja, serta subsidi transportasi angkutan umum ojek online dan nelayan. (OL-13)
Baca Juga: Dinsos Cianjur Belum Miliki Data Terkini Angka Kemiskinan
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved