Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang, Sumatra Barat, berjibaku memadamkan sekitar dua hektare lahan di kawasan Kompleks Karamuntiang, Universitas Andalas (Unand), Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh Kota Padang, yang terbakar, Jumat (13/1) siang. Damkar mendapatkan laporan dari warga sekitar pukul 12.59 WIB.
Kabid Operasional Sarana dan Prasarana Damkar Kota Padang, Sutan Hendra, mengatakan itu. "Saksi melihat api dari semak yang kering dan api mulai membesar, kemudian saksi melaporkan kepada kami," ungkap Sutan.
Mendapatkan laporan tersebut, Damkar Kota Padang langsung menurunkan 20 personel dan 3 mobil pemadam ke lokasi kejadian. "Alhamdulillah, berselang satu jam kemudian sekira pukul 14.10 api dapat kita padamkan," bebernya.
Lebih lanjut, kata Sutan, untuk penyebab kebakaran masih belum dapat diketahui dan sedang dalam penyidikan oleh pihak kepolisian. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan di lahan milik mereka.
"Kemudian, jika melakukan pembakaran, jangan ditinggalkan. Kita ketahui saat ini cuaca mulai panas dan tidak sedang musim hujan. Jadi jika ada kejadian lahan terbakar cepat sekali merambatnya," pungkas Sutan. (OL-14)
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved