Lewat Dana Desa, Persoalan Ekonomi di Wilayah Indonesia Timur Teratasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil mengatasi persoalan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Hal ini dilakukan lewat program dana desa. 

Akademisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Johan Tehuayo mengapresiasi anggaran dana desa yang mendorong desa dari yang awalnya tertinggal menjadi berkembang dan menjadi desa maju yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau terkait dengan Indonesia bagian timur memang kalau kita lihat, khususnya di Maluku, misalnya, proses penggunaan anggaran dana desa itu sangat maksimal digunakan oleh Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan atau digunakan untuk proses pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa seperti jalan setapak kemudian jembatan yang digunakan di desa,” ujar Johan, Rabu (11/1).

“Kemudian juga penyediaan air bersih, penguatan terhadap UMKM. Jadi dana desa itu sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah pedesaan,” sambungnya.

Menurutnya, daerah pedesaan secara ekonomi diakui tidak lebih tinggi seperti yang terjadi di pusat perkotaan, namun dengan adannya dana desa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Memang kalau kita lihat dari implementasinya hasil-hasil penelitian yang dilakukan di beberapa desa terutama di Maluku misalnya itu menunjukkan keberhasilan pengelolaan dana desa secara efektif, transparan dan akuntabel,” paparnya.

Johan melihat dari setiap desa proses perumusan perencanaan pembangunan tingkat desa yaitu lebih banyak diarahkan kepada program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di daerah pedesaan.

“Menyasar kelompok pemuda dan kalangan ibu-ibu misalnya, saya kira itu sangat terlihat dari setiap desa-desa yang ada di Kabupaten,” katanya.

Lanjut Johan, selain itu, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dana desa juga perlu digunakan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan.

“Sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi dengan adanya dana desa ini pemerintah desa sangat memanfaatkan untuk program-program pembangunan dan peningkatan kualitas,” bebernya.

Lanjut Johan, pemerintah desa juga dapat mendorong terbentuknya ekosistem pariwisata di wilayahnya yang dapat mendatangkan nilai ekonomi baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

“Menggunakan dana itu membuat tempat-tempat wisata, misalnya jadi dalam konteks selain menyediakan sarana dan prasarana dalam tempat wisata juga penguatan terhadap misalnya ekonomi kreatif kelompok-kelompok masyarakat misalnya kuliner, kerajinan tangan dan lainnya,” jelas Johan.

Lebih lanjut, kata Johan, di era serba digital, ia mendorong ketersediaan jaringan internet setiap desa dalam konteks baik dalam bagi kegiatan mendukung kemajuan ekonomi masyarakat maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dengan penggunaan anggaran dana desa secara transparan.

“Pertanggungjawabannya, akuntabilitas perlu dilakukan secara maksimal. Selama ini kantor-kantor desa banyak yang belum menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai terutama teknologi yang perlu digunakan,” ungkapnya.

“Baik dari teknologi informasinya berbagai sarana-sarana lainnya, menjadikan Kantor Desa yang representatif bagian implementasi anggaran dana desa secara maksimal. Kantor desa juga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal,” tukas Johan. (RO/OL-1)