Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEJUMLAH pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel) dinonaktifkan sementara waktu menyusul tuntutan dan vonis rendah terhadap pelaku pemerkosaan. Satu pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nilawati.
Beberapa pejabat struktural seperti Kasi Pidum Frans Mona dan jajaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lahat turut dinonaktifkan. "Jadi dinonaktifkan sementara atas keputusan pimpinan," ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan Sarjono Turin, Selasa (10/1).
Ia menerangkan, surat perintah penonaktifan pejabat struktural di Kejari Lahat diterbitkan oleh Kejati Sumsel siang tadi. Berdasarkan keterangan resmi tersebut, ditemukan ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh para oknum di Kejari Lahat. "Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan," jelas dia.
Ditambahkan Kasi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel Moch Radyan mengatakan, ketiganya saat ini masih dilakukan pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI." Untuk Kepala Kejari, Kasi Pidum serta JPU-nya diperiksa pada Bidang Pengawasan Kejagung RI," kata Radyan.
Diterangkan, pengawasan terhadap ketiganya tersebut telah dilakukan sejak Senin (10/1). Namun, dia belum dapat membeberkan hasil dari pemeriksaan ketiganya oleh Bagian Pengawas Kejagung RI, hanya masih sebatas sanksi penonaktifan sementara guna mempermudah pemeriksaan. "Jika nanti ada perkembangan lanjutan, akan kita informasikan lebih lanjut," ujarnya.
Tuntutan ringan dari JPU Kejari Lahat itu belakangan mendapat banyak sorotan masyarakat, karena dinilai mengesampingkan rasa keadilan pada korban yang masih di bawah umur. Terlebih Pengadilan Negeri Lahat juga menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada pelaku berinisial OH (17) dan AL (17). (OL-15)
Dugaan manipulasi laporan harta kekayaan karena banyak usaha yang dimiliki Cik Ujang namun tidak dimasukkan saat sebelum dan sesudah menjabat Bupati Lahat.
SUKARELAWAN Mak Ganjar Sumsel kembali membawa bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Lahat, Selasa (14/3/2023).
GUBERNUR Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyebut bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat terjadi akibat dampak dari kerusakan lingkungan.
BANJIR bandang di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, akibat meluapnya Sungai Lematang meluas ke Kabupaten Muara Enim.
Sungai Lematang di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, meluap dan menyebabkan banjir bandang di enam kecamatan.
Sandiaga mendorong pengembangan pariwisata berbasis alam, adventure, dan olahraga saat berkunjung di Argowisata Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved